15 tahun dikelola oleh awak droe, Aceh Utara tidak bergerak maju. Padahal pertanian merupakan primadona. Sayangnya tidak dikelola dengan baik. Padahal, kalau ingin maju dan makmur, hanya dibutuhkan kejujuran yang sedikit saja.
Pembangunan adalah upaya untuk membuat hidup semua orang lebih baik. Dalam usaha pembangunan dibutuhkan upaya pengembangan masyarakat. Para ahli menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan sebuah usaha untuk mengorganisir masyarakat agar bersatu dan secara bersama-sama membuat rencana, mewujudkan rencana tersebut, menjaganya, dan menikmati hasil bersama-sama pula.
Untuk melaksanakan hal di atas dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Upaya tersebut seperti meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mampu mengadopsi teknologi dalam melakukan pekerjaan mereka untuk menambah penadapatan.
Katakanlah seperti petani, kalau mereka selama ini mengolah tanah dengan menggunakan cangkul maka ditingkatkan untuk menggunakan traktor, begitu juga dengan kegiatan usaha lainnya.
Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan keikhlasan dan kejujuran dari para pengambil kebijakan. Walaupun dalam prakteknya politik itu sebenarnya mengadopsi sistem perdagangan, yakni memberi dengan mengharapkan imbalan, atau mengeluarkan modal untuk mendapatkan hasil (suara dalam pemilihan umum).
Membangun masyarakat membutuhkan idealisme dan dedikasi dan hasilnya tidak bisa didapat dengan instan. Praktek politik praktis oleh politisi harus bisa dikontrol oleh pemerintah agar tidak menimbulkan konflik sosial baru di dalam masyarakat.
Adakalanya politik praktis akan menjadi kendala utama dalam usaha pembangunan masyarakat. Karena politik praktis tidak melihat dan mempersiapkan sumber daya, tetapi lebih kepada memanfaatkan sumber daya dan kondisi yang ada untuk kepentingan dan keuntungan pribadi para elit dan politisi.
Sering sekali praktek politik praktis menjadi senjata untuk menyerang pemerintah demi untuk mendapatkan panggung sehingga menimbulkan isu-isu sensitif terhadap pemerintah yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal mereka bagian dari pemerintah yang berfungsi untuk mensejahterakan rakyat.
Pemerintah dapat saja menjadi penjajah, bila fungsi mensejahterakan rakyat tidak dijalankan. Elit pemerintah dan para politisi yang menjadi bagian dari legislatif memiliki tugas utama melakukan pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Bila tugas utama ini tidak dijalankan, maka mereka hanya menikmati fasilitas hidup dari rakyat.
Mereka digaji dan hidup berbagai fasilitas lainnya adalah untuk membuat kebijakan yang memihak kepada rakyat. Kalau mereka hanya memikirkan kroninya berarti mereka telah melakukan penjajahan lokal untuk kesenangan hidup mereka, keluarga, dan kroninya.
Tugas pemerintah tidak terbatas pada administratif belaka, namun jauh dari itu menfasilitasi kegiatan bisnis agar dapat menghasilkan pendapatan daerah. Lebih simpelnya seperti Belanda menfasilitasi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) untuk merampok dan menjajah negara lain demi memakmurkan rakyatnya.
Pemerintah Belanda ketika itu mendukung kegiatan bisnis VOC dengan berbagai cara, sampai dengan menyediakan tentaranya agar pendapatan kerajaan Belanda terjamin kestabilannya. Tentara Kerajaan Belanda akan membasmi siapa saja demi melindungi bisnis VOC dari berbagai ganguan dan ancaman.
Melihat praktek pemerintah secara sederhana tidak jauh berbeda dengan sejarah Belanda dengan VOC-nya, karena untuk menghasilkan pendapatan negara mesti melakukan kegiatan usaha dan menfasilitasi masyarakat untuk melakukan usaha/berbisnis.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya di tingkat nasional atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pundi-pundi uang yang mesti dihidupkan untuk untuk menambah pendapatan agar dapat mewujudkan kemakmuran. Di samping itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMD akan menampung para pekerja lokal sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.
Tentunya dalam pelaksanaan kegiatannya dibutuhkan kejujuran, tidak perlu 100%, sedikit saja akan mampu memberi dampak yang luar biasa kepada rakyat. Sedikit kejujuran yang dimaksud di sini adalah keterbukaan informasi yang benar untuk diketahui oleh rakyat.
Tidak menghabiskan dana untuk perjalanan dinas dengan dalih mencari buyer atau investor, padahal hanya berlibur keluar daerah atau luar negeri. Mempertahankan posisi padahal tidak mampu melaksanakan tanggung jawab di posisi tersebut. Menutup akses keuangan kepada publik dan membukanya kepada keluarga dan kroni-kroninya.
Tiga contoh tersebut hanya sebagai ilustrasi untuk mempercantik tulisan ini, tidak mesti ketiga hal tersebut sering terjadi, namun ada baiknya sama-sama kita hindari. Ibarat dalam sebuah pemberitaan ketika menyebutkan tersangka dengan nama samaran Bunga atau Mawar.
Bila melihat kondisi Aceh Utara dewasa ini, sekilas dapat kita pahami terdapat persoalan besar pada sumber daya manusia dan teknologi. Umumnya warga Aceh Utara merupakan petani atau buruh tani, untuk itu pemerintah sangat diharapkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu melakukan produksi seperti yang dibutuhkan pasar.
Untuk bangkit menjadi daerah yang mapan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat lain di dunia, pertanian merupakan kegiatan produksi pertama yang harus dirintis. Karena hasil dari produk tani merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Petani yang dimaksudkan di sini tidak hanya semata-mata sawah atau kebun tetapi berbagai produk yang dibutuhkan di pasar Aceh Utara , dan Aceh pada umumnya.
Pemerintah harus berperan mulai dari meningkatkan kapasitas petani, mendampingi dalam pelaksanaannya, penanganan paska panen sampai menjamin tersedianya kuota dipasar. Untuk mempermudah kegiatan ini maka dibutuhkan peran BUMD dalam pelaksanaannya.
BUMD seyogyanya tidak hanya terpaku pada migas dan tambang, karena sampai hari ini belum ada detak akan adanya kegitan migas dan tambang yang dilakukan oleh BMUD khususnya Aceh Utara. Kenapa tidak mencari arah solutif kepada pertanian dan memulai menginisiasi industri pertanian di Aceh.
15 tahun pembangunan di Aceh Utara dipimpin oleh awak droe, namun belum ada tanda-tanda akan terjadi perubahan untuk meningkatkan kemakmuran. Atau apakah kondisi Aceh Utara yang begitu sulit untuk diurai?
Semoga Penjabat Bupati yang tidak memiliki relawan pemenangan dan partai pengusung mampu memberikan sedikit harapan baru bagi warga Aceh Utara. Tentunya sebuah inisiatif yang visioner akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang.
Baca juga tulisan lain dari Teuku Murdani: Aceh Utara Apa Kabarmu?
