Komparatif.ID, Banda Aceh—Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Aceh tumbuh stabil sampai akhir tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didukung oleh fungsi intermediasi yang optimal, likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga. Hal tersebut juga sejalan dengan tingkat pengaduan konsumen yang rendah di sepanjang tahun 2023.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh Yusri, Kamis (29/2/2024) dalam media gathering bertajuk “Sosialisasi Literasi keuangan Syariah dan Penyampaian Kinerja LJK Aceh Tahun 2023” di Banda Aceh, menyebutkan sektor jasa keuangan di Aceh mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh pada Q4-2023 yang mencapai 4,23 persen (yoy).
Pertumbuhan sektor jasa keuangan meningkat dari periode Q3-2023 sebesar 3,76 persen (yoy). Perekonomian Aceh tahun 2024 diproyeksikan akan lebih bergeliat dengan adanya berbagai event besar yang akan diselenggarakan, antara lain Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21, serta berbagai event besar dan festival lainnya.
Baca: Kata Bahasa Champa yang Sama Dengan Bahasa Aceh
“Kinerja positif sektor jasa keuangan dilandasi kepercayaan masyarakat atas pelindungan konsumen yang dijalankan secara bertanggungjawab dan konsisten oleh OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang dapat diakses setiap saat melalui laman kontak157.ojk.go.id,” sebut Yusri.
Selain itu, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), maka kewenangan OJK semakin diperkuat, antara lain memberantas aktivitas keuangan ilegal melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) serta pelaksanaan pengawasan market conduct yang secara aktif akan dilakukan OJK Aceh di tahun 2024.
Saat ini, pada sektor jasa keuangan di Aceh, terdapat 13 BUS/UUS yang melakukan operasional, 14 BPR/S, 17 perusahaan pembiayaan, 27 perusahaan asuransi, 1 perusahaan pergadaian, 2 BPJS, 2 LKMS, 1 perusahaan dana pensiun, 1 Perusahaan modal ventura, 2 perusahaan penjaminan dan 1 PNM serta 6 perusahaan sekuritas.
Penetrasi Sektor Jasa Keuangan Bagus
Tingkat penetrasi perbankan (bank umum dan BPRS) senantiasa meningkat disertai dengan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang stabil. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga keuangan di Aceh.
Kinerja intermediasi bank umum (BU) di Aceh terus tumbuh, di mana pada Desember 2023 pembiayaan tumbuh 12,66 persen yoy menjadi Rp38,57 triliun dan tumbuh 1,05 persen dari November 2023 sebesar Rp38,17 triliun.
Financing to Deposit Ratio (FDR) BU di Aceh pada Desember 2023 tercatat 91,99 persen atau lebih tinggi dari FDR BU nasional sebesar 83,83 persen yang diikuti dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,78 persen yoy dari Rp39,64 triliun menjadi Rp41,93 triliun.
Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) BU di Aceh sebesar 1,57 persen atau lebih baik dari rasio NPF BU nasional sebesar 2,19 persen. Rasio risiko atas kredit (Loan at Risk/LaR) BU di Aceh sebesar 5,40 persen, turun dari Desember 2022 sebesar 6,40 persen.
Pembiayaan jasa keuangan kepada sektor modal kerja dan konsumtif Desember 2023 menurun dari Desember 2022, namun terdapat peningkatan porsi pembiayaan investasi, di mana porsi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan untuk modal kerja Desember 2023 sebesar 17,65 persen (Desember 2022: 19,88 persen) dan porsi pembiayaan konsumtif sebesar
67,74 persen (Desember 2022: 69,52 persen), serta porsi pembiayaan investasi naik menjadi 14,61 persen (Desember 2022: 10,60 persen).
Terhadap pembiayaan berdasarkan lokasi bank umum, porsi pembiayaan kepada UMKM meningkat menjadi 28,21 persen (Desember 2022: 26,14 persen), sementara pembiayaan terhadap non-UMKM turun menjadi 71,79 persen (Desember 2022: 73,86 persen). Hal ini memperlihatkan sektor ekonomi produktif dan UMKM yang semakin menggeliat di Provinsi Aceh.
Meskipun penyaluran pembiayaan pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna) masih mendominasi sebesar 57,89 persen atau tumbuh 7,72 persen yoy, namun porsi tersebut menurun dari Desember 2022 sebesar 60,55 persen. Selanjutnya, pembiayaan di sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 10,45 persen dengan porsi 14,49 persen, diikuti dengan pembiayaan sektor kepemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 5,45 persen yoy dengan porsi sebesar 7,41 persen (Desember 2022: 7,92 persen).
Pertumbuhan signifikan jasa keuangan terjadi pada sektor pertanian perburuan dan kehutanan sebesar 47,69 persen yoy dengan porsi 6,02 persen (Desember 2022: 4,59 persen), diikuti dengan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 30,4 persen dengan porsi sebesar 3,37 persen (Desember 2022: 2,92 persen), serta untuk pemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh sebesar 225,70 persen yoy dengan porsi sebesar 2,13 persen (Desember 2022: 0,74 persen).
Pembiayaan berdasarkan lokasi proyek per Desember 2023 tercatat sebesar Rp49,90 triliun, sehingga terdapat selisih pembiayaan antara lokasi bank terhadap lokasi proyek sebesar Rp11,33 triliun yang sebagian besar tersebar pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian perburuan dan kehutanan, real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan serta pemilikan kendaraan bermotor. Namun demikian, selisih tersebut turun sebesar 24,77 persen dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp15,06 triliun dengan total pembiayaan berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp49,29 triliun.
