Komparatif.ID, Jakarta- Sejak 30 tahun lalu, kebocoran APBN di atas 30 persen. Kebocoran APBN terjadi di semua lapisan dan bidang. APBN bocor dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi.
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Jumat (13/12/2024), seperti dilansir Kantor Berita Antara.
Rachmat Pambudy menjelaskan kebocoran APBN disebabkan belum optimalnya penerimaan negara. Tax ratio terhadap produk domestik bruto (PRB) masih sekitar 10 persen. Pencapaian tax ratio tersebut masih sangat jauh di bawah bila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Kedua negara tersebut telah di atas 15 persen.
Baca: Target Penerimaan Pajak Tahun 2025 Tinggi, Pemerintah Siap?
kebocoran pendapatan yang telah berlangsung sejak 30 tahun lalu, penyebab utamanya adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, serta penegak hukum.
Rachmat Pambudy menjelaskan, menurut data yang dilansir Transparansy International, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2023 skornya 34 dari 100. Secara global, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara.
Menteri PPN mengatakan, indeks persepsi korupsi yang dilansir TI sejalan dengan prestasi Indonesia di banyak segi.
Penambangan ilegal juga menyumbang terjadinya kerugian negara. Angkanya mencapai 105 triliun per tahun. Kemudian judi online memberikan kerugian ekonomi hingga 900 triliun pada tahun 2024.
Kondisi tersebut semakin buruk karena ditambah dengan kebocoran-kebocoran lainnya yang disebabkan oleh belanja-belanja yang tidak tepat. Mulai dari belanja negara hingga belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga hingga belanja individu.
Belanja individu terjadi pada hal-hal yang dilarang oleh negara seperti belanja narkoba dan judi online.
“Semua itu menyumbang pada kebocoran APBN kita sejak 30 tahun lalu,” katanya.
