Rakyat Aceh Harus Apresiasi Dana Pokir DPRA

Komparatif.ID, Banda Aceh–Rakyat Aceh harus memberikan apresiasi terhadap dana pokir DPRA. Sekaligus menyambut baik dokumen “peluncuran” dokumen daftar usulan pokir DPRA tahun anggaran 2023.

Demikian disampaikan Syardani Syarif alias Teungku Jamaica, Rabu (22/2/2023) menanggapi dialektika yang lahir setelah dokumen usulan pokir DPRA “diluncurkan” ke publik.

Jamaica mengatakan, anggaran pokok pikiran yang diusulkan oleh anggota DPR, merupakan hal yang legal dalam sistem penyusunan dan pembahasan anggaran di Indonesia. Hanya saja selama ini tidak disebarluaskan. 

Baca juga: Pon Yahya, Wadanki TNA Pertama yang Jadi Ketua DPRA

Akibat baru kali ini disebarluaskan ke publik, timbul kegegeran, seolah-olah itu sebuah hal yang tidak diinginkan oleh anggota DPRA. Seakan-akan dana pokir sesuatu yang melanggar etika. 

“Sehingga timbullah pernyataan-pernyataan keliru tentang dana pokok pikiran. Dari diskusi warung kopi, hingga kecaman di media sosial,” sebut Jamaica. 

Untuk diketahui, kata Jamaica,  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan lembaga perwakilan rakyat Aceh yang memiliki tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. 

Dalam hal fungsi anggaran, DPRA juga ikut membahas anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Di samping itu DPRA juga ikut memasukkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) anggota DPR masing-masing. Di tingkat provinsi disebut dana pokir. 

Di tingkat Pusat, DPR RI pun juga memasukkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat di dapilnya masing-masing, walaupun mungkin dengan namanya yang berbeda atau bukan disebut pokir, tapi tujuannya sama. Jumlah pokir per DPR RI pun juga sangat fantastis.

Baik DPR tingkat Pusat maupun daerah, mereka melakukan reses, yang merupakan salah satu mekanisme resmi, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan rencana pembangunan. 

“Kita semua perlu memahami bahwa menjadi seorang anggota DPRA itu butuh proses panjang, bukan terjadi kebetulan. Terkuras tenaga, pikiran dan juga finansial cukup besar. Mulai dari mendaftarkan diri melalui partai politik tertentu, persaingan nomor urut di kertas suara, kampanye, pemungutan suara di TPS, keputusan akhir terpilih ditetapkan oleh KIP Aceh, hingga dilantik menjadi anggota DPRA.”

Dalam masa kampanye seorang calon dewan pasti menyampaikan berbagai janji politik kepada para pemilih di dapilnya. Ia menjanjikan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, pertanian, perbaikan ekonomi, pendidikan, penyediaan lapangan kerja dan berbagai hal lainnya untuk tujuan mempengaruhi agar rakyat memilih calon dewan tersebut.

Setelah mereka dilantik menjadi anggota dewan, tentu wajib memperjuangkan berbagai janji politik yang pernah disampaikan pada saat kampanye sebelumnya.

Masyarakat mengusulkan program dan kegiatan baik langsung maupun melalui tim sukses, kemudian dewan memploting anggaran melalui dana pokir.

Semua usulan program dan kegiatan tersebut tentu akan dilaksanakan oleh dinas terkait melalui kontraktor pelaksana atau penyedia barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku.

Semakin besar anggaran pokir berarti semakin besar, banyak dan luas pula manfaat untuk rakyat. Seorang wakil rakyat yang hebat, dia mampu memperjuangkan anggaran yang besar untuk kepentingan rakyat.

Kalau dewan tidak berhasil memperjuangkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh rakyat,  konsekuensinya akan dibilang bahwa dewan tersebut tidak bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat.  

“Sebenarnya, rakyat yang telah memilih dewan harus bangga jika dewan pilihannya berhasil memperjuangkan dana pokir cukup besar, berarti dia itu  hebat, ke depan jika dia maju lagi harus didukung dan dipilih kembali.”

Sebaliknya, jika dewan pilihannya tidak berhasil memperjuangkan dana pokir, berarti dia itu dewan belum layak, ke depan jika dia maju kembali maka jangan didukung dan jangan dipilih lagi.

Salah satu tolok ukur dewan  bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat adalah dengan cara melihat seberapa besar anggaran pokir yang ia bawa pulang kepada konstituen.

“Saya kira siapapun yang berhasil membawa pulang dana pokir dalam jumlah besar ke dapilnya, haruslah diberikan apresiasi. Jangan dicemooh. Karena itu bukti kalau dia benar-benar berguna duduk di kursi wakil rakyat,” sebut Jamaica. 

Bagaimana dengan anggapan bahwa anggota DPR mendapatkan keuntungan finansial dari pokirnya? Apakah ada jaminan tidak ada fee atau keuntungan untuk dinas terkait dari setiap pelaksanaan kegiatan reguler  di luar pokir anggota dewan?

“Yang harus dipantau bersama adalah memastikan semua program dan kegiatan pokir dewan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak ada penyimpangan.

“Jika terjadi penyimpangan atau pelaksanaan kegiatan  itu yang tidak sesuai, berarti itu tugas dan urusan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk audit dan proses sesuai hukum yang berlaku,” sebut mantan Juru Bicara Militer GAM Wilayah Samudera Pase.