Polemik Empat Pulau Sudah Berlangsung 20 Tahun

Komparatif.ID, Jakarta– Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, Rabu (11/6/2025) mengatakan polemik sengketa empat pulau yang kini masuk wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, telah berlangsung selama 20 tahun.

Baca: Susu untuk Republik, Tuba Dalam Cawan Daoed Bereueh

Safrizal menjelaskan, penetapan status administrasi empat pulau yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sebagai wilayah Sumut telah melalui proses panjang. Tidak lahir secara ujug-ujug.

Selama 20 tahun empat pulau tersebut terus-menerus menjadi polemik antara Aceh dan Sumut. Hingga akhirnya Pemerintah Sumut dan Aceh bersepakat
menyerahkan keputusan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Hal ini lantaran kedua daerah belum menemukan titik terang atas polemik yang terjadi selama kurang lebih 20 tahun.

“Setelah [polemik terjadi] berulang-ulang, diajukan dan ada kesepakatannya bahwa keputusan mengenai wilayah administrasi empat pulau diserahkan kepada Tim Pusat Pembakuan dengan satu klausa patuh terhadap keputusan Tim Pembakuan Nama Rupabumi, maka diputuskan,” terang Safrizal.

Akan tetapi setelah penetapan tersebut lahir, muncul polemik baru. Supaya polemik tersebut tidak menguras banyak energi, Kemendagri siap mendukung penyelesaian polemik atas status kepemilikan empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Pihaknya juga siap memfasilitasi upaya tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Terbuka sekali kemungkinan kedua gubernur difasilitasi oleh Kemenko [Bidang Politik dan Keamanan] dan Menteri Dalam Negeri untuk bertemu, dengan kedua gubernur dan Tim Pembakuan Nama Rupabumi untuk memperoleh penjelasan,” ujar Safrizal dalam keterangan persnya di hadapan awak media yang berlangsung di Gedung H Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Ia meminta semua pihak untuk menunggu detail resmi rencana tersebut. Yang jelas, saat ini pihaknya telah melaporkan hasil terkini upaya penyelesaian tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Begitu pula Deputi terkait di Kemenko Polkam juga telah melaporkan situasi yang sama kepada Menko Polkam.

Ia menyambut baik apabila kedua belah pihak dapat bertemu untuk membahas solusi terbaik atas polemik empat pulau tersebut.

Menurutnya, tim dari Pemerintah Pusat akan terus berupaya mendorong penyelesaian polemik itu dengan mempertemukan pihak terkait. Harapannya, keputusan terbaik dapat dihasilkan dan diterima oleh para pihak.