Komparatif.ID, Jakarta— Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilkada yang diajukan calon bupati Aceh Timur Sulaiman (Tole)-Abdul Hamid.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo saat membaca amar putusan.
Dalam sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/2/2025), majelis hakim sepakat seluruh dalil yang diajukan kubu Tole-Abdul Hamid tidak beralasan menurut hukum.
“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap hakim MK Arief Hidayat.
Arief Hidayat menjelaskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim tidak menemukan bukti menyakinkan bahwa Pilkada Aceh Timur 2024 memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Baca juga: Sengketa Pilkada Aceh Timur Lanjut ke Pembuktian
Sebelumnya, saksi pasangan calon bupati Aceh Timur nomor urut 1 Sulaiman (Tole)-Abdul Hamid, Madli Zaini menyebut ketua Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayem, mencoblos surat suara sisa di TPS 02 untuk paslon 3 Iskandar Usman Al Farlaky-T. Zainal Abidin.
“Waktu itu saya lihat ada lima orang, salah satunya Ketua PPS. Panwas tidak ada di tempat, saya juga nggak sempat lapor,” ungkap Madli pada sidang PHPU Pilkada Aceh Timur agenda pemeriksaan lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/2/2025).
Sementara itu, Zainal Abidin, ahli yang dihadirkan paslon bupati-wakil bupati Aceh Timur nomor urut 3 Iskandar Usman Al Farlaky-T. Zainal Abidin pada sidang yang sama mengatakan dugaan pelanggaran yang diajukan paslon bupati-wakil bupati Aceh Timur nomor urut 1 Sulaiman Tole-Abdul Hamid tidak memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Baca juga: Ahli: Dalil Tole-Abdul Hamid Tidak Penuhi Unsur TSM
Menurutnya, pelanggaran terstruktur dan sistematis harus memiliki perencanaan matang serta pelaksanaan terorganisir, sementara pelanggaran masif harus terbukti terjadi secara luas dan berdampak signifikan pada hasil pemilihan.
“Pelanggaran terstruktur dan sistematis hanya terjadi jika ada perencanaan matang dan pelaksanaan terorganisir. Pelanggaran masif harus terbukti dilakukan secara luas dan berdampak signifikan,” terangnya.
Zainal Abudun juga menegaskan setiap tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara telah memberikan ruang untuk koreksi, sehingga tidak ada dasar kuat untuk mengklaim terjadinya kecurangan yang bersifat TSM.
“Koreksi dapat dilakukan berkali-kali untuk memastikan hasil yang benar, meskipun dalam perkara ini ruang tersebut tidak digunakan,” jelasnya.
Dengan keputusan ini memastikan kemenangan pasangan Iskandar Al Farlaky-T. Zainal Abidin pada Pilkada Aceh Timur 2024, serta tidak dapat diganggu gugat.
