Komparatif.ID, Jakarta— Wartawan dan karyawan media kini punya peluang lebih besar untuk memiliki rumah sendiri. Pemerintah, melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), memperluas akses pembiayaan rumah terjangkau yang secara khusus juga menyasar pekerja di industri media.
Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma menegaskan pentingnya mengambil kesempatan sekarang, sebelum harga rumah semakin jauh dari jangkauan.
Menurut Sid, selain kenaikan harga, tantangan lain yang dihadapi pekerja media adalah kesiapan uang muka dan suku bunga KPR yang fluktuatif. Di sinilah peran vital pemerintah hadir melalui program-program pembiayaan yang inklusif dan terjangkau.
“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma pada acara sosialisasi “Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media”, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rabu (23/4/2025) di Jakarta.
Baca juga: 4 Strategi Wamen Nezar Dorong Demokratisasi AI
Sid menjelaskan ada dua jalur pembiayaan utama yang disiapkan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi Tapera. FLPP menawarkan bunga tetap 5 persen dengan tenor maksimal 20 tahun, sementara subsidi Tapera memberikan pilihan tenor hingga 30 tahun dengan bunga serupa. Harga rumah pun diatur sesuai ketentuan pemerintah, menjadikannya lebih terjangkau di tengah kenaikan harga properti nasional.
Department Head SMD BTN Heri Rijadi menambahkan FLPP dibiayai 75 persen oleh pemerintah dan 25 persen oleh bank, dengan bunga tetap 5 persen sepanjang tenor maksimal 20 tahun.
Harga rumah yang ditawarkan juga mengikuti ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menjadikannya lebih terjangkau. Untuk program Tapera, bunga juga dipatok tetap 5 persen, namun dengan tenor yang lebih panjang hingga 30 tahun, dan harga rumah tetap kompetitif.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan skema KPR ini merupakan upaya pemerintah mempercepat distribusi kepemilikan rumah, menyasar lebih dari 220 ribu unit pada 2025.
Ia menegaskan pentingnya memperluas jangkauan program ini kepada sektor-sektor pekerjaan yang selama ini kurang diperhatikan, termasuk pekerja media dari lini redaksi maupun pendukung produksi.
“Pemerintah ingin memastikan agar distribusinya menjangkau sektor-sektor pekerjaan yang selama ini luput dari perhatian. Pekerja media, baik dari lini redaksi maupun pendukung produksi, termasuk di dalamnya,” ujar Nezar.
Nezar juga menyoroti kebutuhan akan rumah layak huni semakin mendesak di tengah tingginya angka backlog perumahan nasional. Karena itu, Kemkomdigi telah menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi pers untuk memastikan program ini berjalan inklusif dan berbasis data.
