Komparatif.ID, Jakarta— Pemerintah memastikan akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan pertama di 2025.
Langkah ini diambil sebagai respons atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi mendatang.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bantuan ini akan disalurkan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari pemerintah. Bantuan beras tersebut akan diberikan secara bertahap pada Januari dan Februari 2025 kepada keluarga penerima bantuan pangan.
“Dua bantuan pangan Januari dan Februari sudah diperintahkan Presiden kemarin, Bapanas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan beras untuk 16 juta PBP, masing-masing 10 kg selama dua bulan, Januari-Februari 2025,” ujar Arief dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12/2024).
Baca juga: Kemenkeu Diminta Kaji Ulang Penerapan PPN 12 Persen
Kebijakan ini hadir di tengah keputusan pemerintah yang resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Kendati demikian, Arief menegaskan sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan telur ayam tidak akan dikenakan PPN.
Selain itu, Arief memastikan cadangan beras nasional saat ini berada dalam kondisi yang mencukupi. Hingga awal Desember 2024, stok beras di gudang Bulog tercatat lebih dari 2 juta ton.
Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan stok beras pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai angka di bawah 800 ribu ton.
Dengan kondisi stok ini, pemerintah optimis dapat menghadapi kebutuhan pangan selama periode Natal dan Tahun Baru serta di awal tahun mendatang.
Meski demikian, Arief juga mengingatkan konsumsi beras berpotensi meningkat tajam pada periode Natal dan Tahun Baru 2024. Lonjakan konsumsi ini berpotensi menyusutkan cadangan beras nasional secara signifikan.
Di sisi lain, tantangan lain yang harus dihadapi adalah musim hujan yang diprediksi akan berlangsung pada awal 2025. Hujan yang terjadi pada periode tersebut diperkirakan akan menghambat produksi padi di sejumlah daerah hingga Februari 2025.
