Komparatif.ID, Jakarta— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digagas pemerintah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan pihaknya akan mengawasi tiga bank BUMN —Mandiri, BRI, dan BNI, yang dikonsolidasikan ke dalam Danantara secara ketat. Ia juga memastikan pengelolaan tiga bank tersebut tetap prudent dan transparan.
Dian menyebut OJK memiliki peran sentral dalam memastikan konsolidasi Bank BUMN di bawah BPI Danantara tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang kuat.
Baca juga: Apa itu Danantara? Superholding yang Bakal Kelola Rp14.715 T Aset
Ia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang merupakan perusahaan terbuka juga memiliki kewajiban untuk menjaga kinerja yang solid agar dapat terus membangun kepercayaan investor.
Pengelolaan industri perbankan di Indonesia selalu berpedoman pada prinsip prudential banking yang telah diakui secara internasional, sejalan dengan keanggotaan Indonesia dalam G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Hal ini menjamin bahwa operasional bank tetap berada dalam koridor yang aman dan sesuai dengan standar global.
Selain itu, Dian optimis BPI Dananrara akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan mengoptimalkan investasi strategis negara serta memastikan tata kelola yang lebih transparan dan efisien.
Ia menuturkan konsep BPI Danantara bukanlah hal baru dalam lanskap global. Sejumlah negara telah memiliki sovereign wealth funds sebagai instrumen pengelolaan investasi strategis, seperti Government Pension Fund Global milik Norwegia, Temasek Holdings milik Singapura, Qatar Investment Authority, serta Abu Dhabi Investment Authority.
Keberadaan BPI Danantara diharapkan dapat mengintegrasikan pengelolaan aset negara sehingga mampu meningkatkan efisiensi serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Meski dikonsolidasikan ke BPI Danantra, Dian menjelaskan ketiga bank tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
OJK juga memastikan pembentukan BPI Danantara tidak akan mengurangi kualitas operasional maupun layanan perbankan bagi masyarakat. Simpanan nasabah tetap terjamin, dan bank-bank BUMN akan tetap beroperasi sesuai regulasi serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Untuk memastikan kelancaran implementasi BPI Danantara, OJK telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta industri perbankan.
Regulasi turunan mengenai mekanisme pengelolaan bank-bank BUMN di bawah BPI Danantara akan terus dikaji agar sejalan dengan tujuan awal pembentukannya.
