Komparatif.ID, Banda Aceh– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh menggelar kegiatan sosialisasi terkait Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) kepada jajaran Kepolisian dan Kejaksaan se-Provinsi Aceh.
Kepala OJK Aceh Yusri mengungkapkan kehadiran OJK sangat penting sebagai regulator dalam mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Ia menyoroti keterkaitan antara produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh LJK, termasuk perbankan, IKNB, dan Pasar Modal. Yusri menekankan semangat terintegrasi dan perlindungan konsumen sebagai landasan pelaksanaan kewenangan OJK.
“Seiring perkembangan industri keuangan, OJK memiliki peran yang diperkuat oleh UU PPSK. Kewenangan ini mencakup pengawasan koperasi sistem open loop, keuangan derivatif dan digital, hingga penyidikan terhadap aktivitas keuangan tanpa izin,” ujar Yusri di Kantor OJK Aceh, Banda Aceh, Kamis (7/12/2023).
Sosialisasi dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh M. Ali Akbar, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Polisi Winardy.
Baca juga: Ini Dia Daftar 302 Pinjol Ilegal yang Diblokir OJK
Tongam L. Tobing memaparkan fungsi penyidikan OJK telah berjalan efektif dengan dukungan penyidik dari Polri dan PNS. Hingga saat ini, OJK telah menangani 115 perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21), sementara 82 perkara lainnya telah dinyatakan inkracht sesuai tuntutan.
Sementara itu, Polda Aceh menyambut baik kegiatan sosialisasi OJK. Kombes Winardy menyampaikan apresiasi atas upaya OJK dalam mengatasi kasus investasi bodong dan pinjaman online tanpa skema yang jelas.
Winardy mendorong Kasat Reskrim untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut guna mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan.
Aspidsus Kejati Aceh M. Ali Akbar menyoroti tindak pidana di sektor keuangan yang semakin mengandalkan teknologi dan jaringan lintas negara. Dia mengingatkan pentingnya lembaga yang dapat beradaptasi, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk mengatasi tantangan ini.
Acara juga diisi narasumber dari OJK Wiwit Puspasari dan Kombes Pol. Fajaruddin, memberikan wawasan lebih lanjut mengenai regulasi dan perlindungan konsumen. Mereka menyoroti pentingnya kehati-hatian masyarakat terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi, mendorong untuk memastikan legalitas dan logika investasi tersebut.
OJK sendiri telah menginisiasi pembentukan Satgas PASTI yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga. Satgas ini mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap tawaran investasi ilegal dan memastikan investasi yang diambil memiliki basis hukum yang jelas. Kesamaan persepsi dan sinergi antar lembaga diharapkan dapat menciptakan pasar keuangan yang berintegritas, meningkatkan iklim investasi, dan melindungi masyarakat.
