Komparatif.ID, Banda Aceh—H. Musannif mundur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pernyataan Musannif mundur dari PPP disampaikan saat menggelar konferensi pers di salah satu warkop di Banda Aceh, Selasa (22/8/2023) sore.
Mengapa Musannif mundur dari PPP, padahal dirinya berkiprah di sana selama dua dekade? Politisi tersebut mengatakan dirinya mundur karena namanya tidak masuk dalam daftar caleg yang diusung PPP untuk DPR RI Aceh 1.
Pria yang sebelum mundur menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan kelembagaan (OKK) periode 2021-2026, mengatakan namanya juga tidak tertera dalam Daftar Calon Sementara (DCS) KPU RI untuk bakal caleg DPR RI PPP dapil Aceh 1.
Baca: Ketum PPP Janji Perjuangkan Kearifan Lokal Aceh
Musannif memutuskan mundur, karena tahu akar masalah mengapa namanya tidak dicantumkan. Dia dicoret karena menolak menandatangani dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Dia mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden RI pada Pemilu 2024. Sikap Musannif berbeda dengan keputusan PPP dalam rapat pimpinan nasional.
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Dr. Amiruddin Idris yang dikonfirmasi Komparatif.id, Selasa (22/8/2023) menyebutkan perihal tidak adanya nama Teungku H. Musannif di dalam DCS KPU RI, merupakan wewenang DPP PPP.
Baca: Sekjen PPP Beranjangsana ke Aceh
“Penentuan caleg DPR RI itu ada pada kewenangan DPP. Bukan kewenangan DPW,” sebut Amiruddin Idris.
Pun demikian, sebagai Ketua DPW ia telah mencoba mengajak Musannif bermusyawarah. Akan tetapi saat datang ke DPW PPP pada Selasa pagi, ia telah kukuh mengundurkan diri. Dengan demikian Amiruddin tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
PPP tetap menaruh hormat sekaligus mengucapkan terima kasih, karena sang politisi merupakan salah seorang sosok penting dalam membesarkan dan mengibarkan bendera PPP di Aceh dalam satu dekade terakhir.
Amiruddin menjelaskan, keputusan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2024 merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP. Setiap kader harus tegak lurus memperjuangkan keputusan partai yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
