Komparatif.ID, Jakarta— Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengkonfirmasi pihaknya menerima tawaran mengelola tambang yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Tawaran kelola tambang tersebut disampaikan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada (13/7/2024) lalu di Jakarta. Abdul Mu’ti menjelaskan Bahlil tidak menyebut lokasi resmi yang nantinya akan diberikan untuk organisasinya.
“Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno pada 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang,” tulis Abdul Mu’ti di media sosial resmi miliknya, Kamis (25/7/2024).
Baca juga: Menves Janjikan Konsesi Tambang Raksasa Untuk PBNU
Abdul Mu’ti menuturkan pihaknya akan segera menyampaikan sikap resmi organisasi usai konsolidasi nasional yang akan digelar di Universitas Aisyiyah. Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024. Keputusan akhir apakah tawaran kelola tambang dari pemerintah akan diputuskan pada pertemuan tersebut.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” imbuh Mu’ti.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah diisukan telah menyetujui pemberian izin kelola konsesi tambang (IUP) untuk ormas yang ditawarkan pemerintah seperti yang dilakukan Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut hal tersebut diputuskan pada rapat pleno pada Sabtu (13/7/2024) lalu di Jakarta. “Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP menyetujui,” ungkapnya melansir Tempo, Rabu (24/72024) malam.
