Komparatif.ID, Singkil— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyebut Pemerintah Aceh akan membangun fasilitas yang fokus pada pemanfaatan sumber daya dan potensi wisata bahari unggulan di empat pulau milik Aceh di perairan Singkil.
“Kita lihat Pulau Panjang ini sangat potensial untuk pariwisata. Kita akan perkenalkan kepada orang luar, terutama dari Timur Tengah,” ujar Mualem saat khanduri syukuran di Pulau Panjang, Aceh Singkil, Sabtu (28/6/2025).
Ribuan warga tumpah ruah, mengikuti kenduri akbar dan doa bersama sebagai bentuk ungkapan syukur atas kembalinya empat pulau yang sebelumnya sempat disengketakan ke dalam wilayah administratif Aceh.
Empat pulau yang dimaksud—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar (Gadang), dan Pulau Mangkir Kecil (Ketek)—secara resmi dinyatakan kembali menjadi bagian dari Provinsi Aceh setelah melalui proses klarifikasi dan pengesahan batas wilayah oleh pemerintah pusat.
“Ini pulau kita!” teriak Mualem dari atas panggung, yang langsung disambut sorak dan tepuk tangan meriah dari masyarakat. Yel-yel tersebut berulang kali diteriakkan selama acara berlangsung.
Baca juga: BIG Pastikan Nama Baku 4 Pulau Milik Aceh Tidak Berubah
Kenduri akbar tersebut diisi dengan zikir, doa bersama, santunan kepada anak yatim, dan makan bersama yang menjadi simbol kebersamaan dan kekuatan rakyat Aceh. Untuk keperluan kenduri, panitia menyembelih beberapa ekor sapi, sementara massa datang secara bergelombang ke pulau menggunakan perahu dan boat nelayan. Sebagian bahkan menginap di lokasi demi mengikuti acara tersebut.
Selain itu, Mualem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan tersebut. Ia menyebut marwah Aceh tidak hanya terletak pada tanah daratannya, tetapi juga pada laut dan pulau-pulaunya yang menyimpan sejarah dan harapan masa depan.
“Keputusan ini bukan sekadar soal administratif, tetapi tentang penghormatan terhadap hak, sejarah, dan aspirasi rakyat Aceh yang selama ini tidak pernah goyah,” ujar Mualem.
Mualem mengatakan keempat pulau tersebut tidak boleh dibiarkan kosong. Pemerintah Aceh, katanya, akan membangun fasilitas yang memadai agar pulau-pulau ini bisa dihuni dan dimanfaatkan secara optimal.
