Komparatif.ID, Darul Imarah— Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman didampingi Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmi Prasetya bertemu dengan ribuan Penyuluh Pertanian, petani, dan pemangku kebijakan pertanian di Lapangan Tembak Rindam Iskandar Muda, Selasa (6/2/2024).
Dalam interaksi langsung dengan para penyuluh dan petani, Sulaiman mengadakan ‘Peradilan Pertanian’ bersama dua perwakilan, satu dari petani dan satu dari distributor pupuk untuk berdiskusi di panggung.
“Sekarang giliran petani dan distributor pupuk, mari ke panggung. Kita buat ‘Peradilan Pertanian’ sebentar ya,” ujar Mentan, disambut dengan tepuk tangan meriah.
Pertanyaan pertama ditujukan kepada perwakilan petani, “Bapak berapa beli pupuk?”
“Dari distributor kami membeli seharga Rp170 ribu Pak,” jawab perwakilan petani.
“Mengapa harganya begitu tinggi? Seharusnya seharga Rp130 ribu. Bagaimana dengan Anda?” tanya Mentan kepada perwakilan distributor.
“Kami menjual pupuk seharga Rp130 ribu Pak,” jawab perwakilan distributor.
“Bagus, benar ya, Rp130 ribu. Baik, kepada Tim Satgas Pangan Aceh, tolong segera dipantau dan tertibkan. Harus segera turun dan cabut izin distributor yang menjual pupuk di atas harga yang telah kita sepakati. Saya pastikan, saya akan cabut izin distributor tersebut,” tegas Mentan.
Baca juga: KPK Periksa 4 ASN Kementan Terkait Kasus Korupsi SYL
Amran juga menegaskan komitmennya untuk membenahi Kementan sejak awal mendapat amanah sebagai Menteri Pertanian. Dia mengungkapkan presiden Jokowi telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp14 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pupuk petani.
Selain itu, dalam upaya mempermudah akses petani terhadap pupuk, Mentan menjelaskan syarat pengambilan pupuk sekarang cukup dengan menunjukkan KTP saja.
Tak hanya itu, Amran juga menyoroti keluhan petani terkait akses BBM jenis solar untuk traktor. Ia telah menghubungi Menteri ESDM untuk memudahkan pengadaan BBM tersebut dengan cukup tanda tangan Kepala Desa.
Amran menegaskan bahwa mempersulit petani sama dengan mempersulit negara untuk mandiri pangan, karena ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan negara.
“Selanjutnya, terkait BBM jenis solar untuk traktor. Ini katanya juga sulit. Kami sudah menghubungi langsung Menteri ESDM, beliau langsung memutuskan, itu cukup tanda tangan Kepala Desa. Pak Kapolda dan Pak Pangdam, tolong dipastikan dilapangkan agar tidak ada yang mempersulit petani kita mengakses sarana produksi,” pungkasnya.
