Komparatif.ID, Gandhinagar— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan aset kripto perlu standar regulasi global. Hal ini disampaikan pada kegiatan “Dialog Kebijakan: Diskusi Meja Bundar tentang Aset Kripto” pada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 (3rd G20 FMCBG) di Gandhinagar, India, Selasa (18/7/2023).
Pada pertemuan 3rd G20 FMCBG, Sri Mulyani mengatakan bahwa aset kripto merupakan instrumen yang terus berkembang dengan banyak peluang dan tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam suatu standar kebijakan global. Saat ini, regulasi mengenai aset kripto masih beragam di setiap negara.
“Pada pertemuan ketiga FMCBG Presidensi G20 India kemarin, saya menyampaikan perlunya standar global dalam regulasi dan pengawasan aset kripto yang menerapkan prinsip ‘same activity, same risk, same regulation’. Saya juga berbagi pengalaman terkait prinsip yang sama yang diterapkan dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia melalui UU P2SK,” ungkap Menkeu melalui akun Instagram resmi @smindrawati.
Baca juga: 6 Hal yang Membuat Bireuen Pantas Dikangenin
Sesuai dengan The Bali Fintech Agenda, Sri Mulyani berharap adopsi standar kebijakan terkait aset kripto ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen tanpa menghentikan inovasi teknologi.
“Saya yakin bahwa adopsi standar global akan mengatasi tantangan terkait dengan aset digital, seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, pendanaan teroris, dan manipulasi pasar. Selain itu, adanya standar yang seragam antarnegara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto, sehingga memperkuat kepercayaan pengguna,” tambah Menkeu.
Menkeu Sri Mulyani memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu terkait aset kripto dalam forum internasional ini. Diharapkan, dialog kebijakan ini akan menjadi momentum penting dalam membentuk kerangka kerja global yang mengatur aset kripto secara efektif dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan yang seimbang dalam sektor tersebut.
