Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025), Sri Mulyani menegaskan angka tersebut masih sesuai dengan desain APBN 2025 yang memang dirancang mengalami defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani.
Defisit ini menunjukkan pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara dalam dua bulan pertama tahun ini.
Meski demikian, Sri Mulyani mengklaim keseimbangan primer tetap mencatat surplus sebesar Rp48,1 triliun, menandakan di luar pembayaran bunga utang, pemerintah masih memiliki kelebihan pendapatan.
Sri Mulyani menjelaskan keseimbangan primer yang surplus ini menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan negara mengelola utang serta mempertahankan stabilitas fiskal.
Baca juga: Beda dengan Indonesia, Efisiensi di Malaysia Sasar Anggaran Untuk Pejabat
Dari sisi pendapatan negara, Sir Mulyani menyebut hingga akhir Februari 2025 tercatat realisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN yang dipatok sebesar Rp3.005,1 triliun.
Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan angka Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp52,6 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat realisasi Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target yang ditetapkan.
Di sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total target belanja APBN sebesar Rp3.621,3 triliun.
Rincian belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target, dengan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun.
Selain itu, transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target yang dialokasikan dalam APBN 2025.
Sri Mulyani juga mengungkapkan realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Besarnya realisasi pembiayaan di awal tahun ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi perencanaan yang bersifat front loading, di mana pemerintah melakukan penarikan pembiayaan dalam jumlah cukup besar sejak awal tahun untuk mengantisipasi kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani turut menjelaskan alasan Kementerian Keuangan baru menyampaikan laporan APBN setelah menundanya selama satu bulan.
Ia menekankan keterlambatan ini dilakukan dengan tujuan menunggu data yang lebih stabil sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
