Komparatif.ID, Banda Aceh—Beberapa mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Demokrasi Muda (Gerdam) memberikan antimo kepada Pj Walikota Banda Aceh, Jumat (9/12/2022) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Walikota.
Koordinator Aksi Gerdam, Mahmud Padang, dalam aksinya menyebutkan Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq dinilai belum mampu memperbaiki tatakelola pemerintahan, sehingga program-program tidak dapat berjalan.
Bakri Siddiq sibuk dengan seremonial yang sekadar menghadirkan aktivitas tanpa hasil yang jelas. Lima bulan sudah masa jabatan Bakri Siddiq, tapi menurut Mahmud tak ada hasil yang menggembirakan.
Baca juga: Mengenang Durian Juli yang Tinggal Kenangan
Mahmud Padang menilai, saat ini Pj Walikota Banda Aceh sedang mengalami mabuk dalam perjalanan, sehingga pantas diberikan pil antimabuk; antimo.
Ada lima hal yang menurut Mahmud Padang, Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq pantas diberikan antimo. Pertama, pengendalian inflasi tidak berjalan maksimal sesuai arahan Mendagri. Menurut Mahmud, hal tersebut dapat dibuktikan dengan naiknya laju inflasi 0,11 persen, sehingga saat ini sudah di atas 5 persen.
Kedua, Bakri Siddiq gagal menegakkan syariat Islam. Taman Sari di depan Kantor Walikota, sering digunakan sebagai tempat berjoget ria, yang menurut Mahmud Padang tidak sesuai dengan semangat syariat. Kemudian Bakri juga dinilai gagal memberantas sodomi, PSK online, dan lainnya. Pelaku pelanggaran peraturan syariat Islam semakin terang-terangan beraksi di Banda Aceh.
Ketiga, janji membangun flyover dan under pass di Simpang BPKP, dinilai tidak rasional. Dengan keterbatasan waktu, dan sekadar pejabat yang dititipkan amanah pengendali sesaat, Bakri Siddiq dinilai telah melampaui tugasnya dalam memberikan harapan kepada warga kota.
Keempat, Pj Walikota sedang mengelabui publik karena sibuk membanggakan DAK tahun 2023 sebesar Rp47,9 miliar. Padahal jumlahnya menurun dibandingkan 2022 yang mencapai sekitar 70 miliar. Bahkan DAK 2023 sebenarnya memang sudah diproses melalui aplikasi krisna sejak awal tahun 2022.Di sini dapat disimpulkan bahwa Rp47,9 miliar bukan hasil perjuangan Bakri Siddiq. Pada tahun 2023 Dana Insentif Daerah (DID) untuk Banda Aceh; nol. Padahal sebelumnya Pemko Banda Aceh mendapat kucuran DID sekitar Rp30 miliar.
Kelima, Gerdam menilai Bakri Siddiq hanya peduli pada kesejahteraan PNS. Bakri juga dinilai nepotisme dengan membawa pulang adiknya ke banda Aceh, dan sekarang menurut Mahmud telah menjadi Pj bayangan.
Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq tidak hadir pada unjuk rasa tersebut. Kepala Bagian Protokol Pimpinan Aulia Putra yang hadir mewakili pemerintah, menolak menerima pil antimo yang diserahkan oleh Gerdam; terkadang bernama DPD Alamp; yang acapkali melakukan unjuk rasa terhadap Bakri Siddiq.
