Komparatif.ID, Banda Aceh— Ketua Komisi V DPR Aceh M. Rizal Falevi Kirani menegaskan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berlanjut, usai mendapatkan surat peringatan (SP 2) untuk segera melunasi utang kepada BPJS beberapa waktu lalu.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh (TAPA) sepakat untuk melanjutkan JKA. Kita telah menandatangani berita acara terkait hal ini,” terang Rizal usai sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Rabu (8/11/2023).
Rizal Falevi menjelaskan DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah sepakat untuk menyelesaikan tunggakan tagihan ke BPJS. Untuk pembayaran tahap pertama, dana yang disiapkan mencapai 200 miliar.
“Hampir dua ratus (miliar) kita siapkan untuk pelunasan utang (ke BPJS) yang akan dilakukan secara bertahap.” lanjutnya.
Politisi PNA itu juga menjelaskan rencana pelunasan bertahap sudah dikomunikasikan dengan BPJS. Ia menilai, utang-piutang antar lembaga negara merupakan hal lumrah yang sering terjadi sehingga masyarakat tidak perlu risau dengan isu penghentian JKA.
“Kita juga sudah berkomunikasi dengan BPJS insyaallah going, intinya JKA tidak ada diputus,” tegas Rizal.
Meski berlanjut, Komisi V DPRA menekan Pemerintah Aceh memperhatikan komitmen kerjasama dengan BPJS, sehingga hal serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.
“Kita harap Pemerintah Aceh serius dan memperhatikan betul tentang komitmen kerjasama dengan BPJS,” terang Rizal.
Baca juga: DPRA Gelar RDPU Perubahan Qanun Pertambangan Minerba
Komisi V DPRA Sidak RSUDZA
Komisi V DPR Aceh menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), Rabu (9/11/2023) siang. Dipimpin M. Rizal Falevi Kirani, tim menemukan tumpukan (overload) pasien di instalasi gawat darurat (IGD).
Komisi V meminta Direktur RSUDZA untuk segera menyiapkan aluran pelayanan baru, agar atrean pasien di IGD tidak terlalu lama.
“Memang ada banyak keluhan, kita tahu bersama (pasien) 23 Kabupaten/Kota merujuk ke sini. Karena itu kita minta ke Direktur untuk bisa membuat skema baru untuk (antrean pasien) di IGD,” ujar Rizal.
Tidak hanya di IGD, penumpukan antrean juga terlihat di loket obat. Kepada Komisi V, pihak rumah sakit menjelaskan loket obat yang tersedia saat ini hanya enam, sementara pasien yang dilayani mencapai 1500 orang perhari.
“Loket (obat) juga masih antre (panjang). Karena antrean (pengambilan) obat mencapai 1500 per hari. Jadi kan wajar karena loket (hanya ada) enam, kita juga minta Direktur untuk menambahkan loket agar antrean tidak terlalu panjang,” lanjut Rizal.
Dalam sidak itu, Komisi V DPR Aceh mengunjungi berbagai instalasi dan ruangan, mulai dari IGD, Radiologi, Poli, Farmasi, Onkologi, hingga loket obat.
“Sidak sebelumnya banyak kali temuan, ada yang tidak ada obat, sekarang alhamdulillah kita cek sudah diperbaiki oleh Rumah Sakit. Di Poli juga tidak ada temuan apa-apa. Kemudian di farmasi juga baik, obatnya tepat dan sesuai serta stoknya tercukupi,” terang Rizal.
Selain itu tim juga mengecek pengadaan alat kesehatan (alkes) baru yang dibutuhkan. Anggota Komisi V dr. Purnama Setia Budi Sp.OG berkali-kali meminta konfirmasi kesiapan penggunaan kepada pihak rumah sakit terkait alkes baru.
“Kita butuh konfirmasi, apakah alatnya bisa digunakan dan sesuai spek kebutuhan, jangan lagi ada keluhan nanti yang masuk ke kami,” ujar politisi PKS itu.
RSUDZA menjelaskan alkes baru senilai Rp3,8 miliat yang disidak Komisi V milik instalasi Onkologi sudah diuji fungsi, dan sesuai kebutuhan dokter yang menggunakan.
Rizal Falevi mengatakan Komisi V memerlukan konfirmasi dari pengguna alat (dokter) untuk memastikan alat tersebut dapat digunakan dan sesuai dengan tujuan penyediaan, agar pelayanan kesehatan masyarakat lebih prima.
“Nanti akan kita panggil usernya, kita minta klarifikasi apakah ini bisa digunakan, kalau bisa alhamdulillah. Kalau gak bisa nanti bagaimana formulasi yang diatur oleh rumah sakit, tentu ada mekanisme dan aturan tersendiri,” pungkas Ketua Komisi V DPR Aceh.
