Komparatif.ID, Banda Aceh— Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyebut kerusakan tutupan hutan akibat penebangan liar, perkebunan sawit hingga pembukaan jalan baru, menyebabkan sejumlah wilayah di Aceh Tenggara terdampak banjir dalam sepekan terakhir.
Direktur Walhi Aceh Ahmad Salihin, menjelaskan bahwa pembukaan jalan baru dalam hal ini bukan hanya berdampak pada penebangan pohon secara liar, tetapi juga dapat memicu kegiatan illegal logging, meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar, serta merusak keberlanjutan lingkungan.
“Intensitas banjir yang terjadi di Aceh Tenggara sepakan ini membuktikan bahwa kerusakan hutan semakin masif terjadi di Aceh Tenggara,” kata Ahmad Salihin, Kamis (24/8/2023).
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara telah dirasakan oleh lebih dari 8.000 individu dan 2.200 kepala keluarga.
Intensitas hujan lebat telah menyebabkan banjir merendam wilayah ini dan mengisolasi sejumlah wilayah termasuk 5 kecamatan dan 28 gampong. Selain mengganggu kehidupan masyarakat, banjir ini juga merusak lahan pertanian, termasuk lahan padi seluas 350,50 hektar dan lahan jagung seluas 53 hektar. Bahkan, jembatan Lawe Hijo Ampera juga terputus akibat tingginya volume air.
Walhi Aceh menyebut salah satu permasalahan mendasar yang terungkap dari bencana ini adalah kerusakan yang signifikan terhadap ekosistem hutan di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di Hutan Lindung (HL) dan Taman Nasional (TN). Dampaknya semakin terasa saat musim hujan datang, hutan yang telah terdegradasi tidak mampu menahan aliran air yang kian deras.
Baca juga: 7.313 Jiwa Terkena Dampak Banjir di Aceh Tenggara
“Pohon itu memiliki peran penting untuk mencegah banjir, terutama banjir bandang, karena pohon sebagai penghalang air banjir, sehingga air meresap dan banjir dapat teratasi. Jadi kalau hutan sudah gundul, tidak ada lagi yang menahan air,” jelasnya.
Tingginya persentase wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) –hutan dengan nilai konservasi tinggi yang menjadi rumah bagi beragam satwa langka seperti gajah sumatera, badak sumatera, harimau sumatera, dan orangutan sumatra– semakin mempertegas urgensi perlindungan ekosistem ini.
Walhi Aceh menyerukan kepada pemerintah setempat agar segera mengambil tindakan nyata untuk melindungi hutan di Aceh Tenggara dan menghentikan pembangunan jalan baru. Selain mengurangi laju kerusakan hutan, tindakan ini juga penting dalam menjaga keselarasan alam dan mencegah dampak buruk seperti banjir.
Pentingnya tata ruang wilayah yang berkelanjutan juga menjadi sorotan Walhi Acehi. Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 tahun 2013 yang berlaku hingga 2033 sedang direvisi.
Dalam revisi ini, Walhi menekankan perlu diberikan perhatian khusus terhadap upaya mitigasi bencana banjir dalam jangka panjang dengan memperhatikan faktor ekologis dan lingkungan.
“Sudah saatnya Aceh Tenggara memasukkan mitigasi bencana banjir dalam merevisi qanun tata ruang kabupaten sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi bencana banjir dalam jangka panjang,” pungkas Salihin.
