Komparatif.ID, Banda Aceh—Kantor Pusat Partai Aceh di Banda Aceh, dijaga ketat oleh polisi dan Satpol PP pada Sabtu (3/12/2022). Pihak DPP Partai Aceh mengajukan protes keras, karena menurut mereka tindakan polisi sangat berlebihan.
Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri,S.T, menyebutkan penjagaan ketat yang menurut mereka serupa pengepungan, dilakukan polisi sejak Jumat (2/12/2022) pagi. Bukan hanya itu, personel yang hadir ke sana, juga dipersenjatai lengkap; seakan-akan sedang terjadi sesuatu yang sangat genting di DPP Partai Aceh yang notabenenya merupakan anak perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Nurzahri menerangkan, sejak Jumat pagi hingga dinihari, polisi berseragam dan bersenjata lengkap “mengepung” Kantor Partai Aceh. Sedangkan pada Sabtu, setelah apel pagi di depan partai tersebut, polisi mengganti dinas dengan baju sipil, dan selanjutnya stand by lebih kurang 20 meter dari DPP Partai Aceh.
Baca juga: Infografis Operasi Militer di Aceh untuk Memberantas GAM
Kehadiran aparat hukum tersebut menurut Nurzahri sangat menganggu kenyamanan pegiat politik dan pendukung PA.
Menurutnya sampai saat ini pihak Polda Aceh maupun Polresta Banda Aceh belum memberikan keterangan secara jelas, mengapa mereka menempatkan begitu banyak personelnya di sekitar Kantor PA.
“Kami sudah mencoba mempertanyakan mengapa mereka melakukan itu, tapi petugas yang ditempatkan di halaman Kantor PA tidak memberikan jawaban yang terang-benderang,” sebut Nurzahri. Ia melanjutkan,”Bahkan tak sepucuk surat dikirimkan kepada kami.”
Pihak Partai Aceh sangat keberatan dengan penempatan pasukan di kantor mereka. kesan yang timbul aparat hukum sedang menunjukkan arogansinya. “Kesannya arogan dan militeristik. Padahal Partai Aceh adalah lembaga politik sah dan peserta pemilu. Kesannya tidak bagus.”
Ia juga mengatakan, seharusnya usia perdamaian 17 tahun sudah cukup sebagai bahan evaluasi bahwa eksponen GAM yang berhimpun di bawah Partai Aceh, menjunjung tinggi komitmen perdamaian yang ditandatangi pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filandia.
Di sisi lain kehadiran polisi dalam jumlah banyak, sangat menganggu aktivitas partai, yang mendapatkan kunjungan cukup banyak dari masyarakat.
Partai Aceh menilai tindakan Polda Aceh menempatkan pasukan begitu banyak jelang Milad ke-46 Gerakan Aceh Merdeka yang diperingati pada 4 Desember, merupakan tindakan yang menjadi pengejawantahan bila reformasi Polri yang digaungkan Kapolri hanya jargon kosong. “Jargon polisi humanis pascameletupnya kasus Ferdy Sambo tidak dilaksanakan oleh Polda Aceh. Kapolri harus mengevaluasi kinerja mereka di Serambi Mekkah,” sebut Nurzahri.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy dalam keterangannya kepada Komparatif.id menyebutkan penempatan personel di Kantor PA di Banda Aceh, merupakan penjagaan objek vital dalam rangka pengamanan hari 4 Desember. Pengamanan tersebut merupakan bagian kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD).
“Tujuan polisi menempatkan personel sebagai upaya mengamankan seluruh objek vital termasuk Kantor PA, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan melahirkan persepsi publik bahwa Aceh tidak aman,” sebutnya.
