Komparatid.ID, Jakarta – Praktisi Hukum J. Kamal Farza, S.H., M.H., mengatakan, ada yang mengolah isu 4 pulau di Singkil menjadi seolah-olah suatu masalah serius bagi Aceh. Ia menduga dibesar-besarkannya isu berpindahnya koordinat empat pulau tersebut sebagai pengalihan isu untuk menutupi kasus yang lebih serius di sana.
J. Kamal Farza, Selasa (24/5/2022) mengatakan perihal Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Panjang, sudah terang-benderang bukan wilayah Aceh Singkil.Titik koordinatnya masuk ke wilayah Sumatera Utara, dan itu sudah diputuskan oleh Kemendagri.
“Sudah terang, masalah empat pulau di Singkil itu secara titik koordinat, memang bukan wilayah Singkil, seperti penjelasan Kementerian Dalam Negeri. Saya duga ada yang mengolahnya seolah-olah ini masalah serius, untuk melupakan hal-hal substantif,” ujar Kamal Farza.
Menurut JKF, sapaan akrab teman-teman kepada Kamal, persoalan wilayah di Singkil itu hebohnya sudah seperti sengketa kewilayahan antar negara saja, sangat berisik. Banyak politisi yang menggoreng seolah-olah hal ini masalah urgent, padahal hanya catatan administrasi kewilayahan di dalam sebuah negara berdaulat.
Persoalan tapal batas Singkil itu, ujarnya, adalah persoalan yang sudah terang dan jelas. Tercatat di database Kementerian Dalam Negeri, terpampang terang dalam peta. Kenapa sekarang isu menjadi serius, di akhir masa jabatan Gubernur Aceh?
“Jangan-jangan ini sengaja dielus untuk mengalihkan isu ketiadaan prestasi pemerintah daerah, persoalan kemiskinan di Aceh yang akut, tingkat korupsi yang tinggi, persoalan jalan-jalan ke luar negeri bawa di ujung masa jabatan, dan lain-lain. Kita harus waspada terhadap gorengan macam ini,” katanya.
Bila Pemerintah Aceh benar-benar serius membela empat pulau itu, mengapa baru sekarang “membocorkan perjuangan” mereka ke publik. Mengapa tidak dari dulu, agar rakyat tahu bila Nova Iriansyah bekerja serius membangun Aceh dan menjaga tiap jengkal tanah ini dari pihak luar provinsi.
Lagi pula, perihal empat pulau itu, kalaupun nantinya diserahkan ke Aceh, mampukah pemimpin di Aceh memberikan perhatian? Apakah mereka serius menjaga dan membangunnya? Tapi belajar dari pengalaman, JK Farza menilai elit di daratan Aceh tidak punya komitmen itu.
“Persoalan yang dekat-dekat saja, seperti Pulau Aceh, Sabang, dan pulau lainnya belum digarap Pemerintah Aceh dengan sungguh hati. Sekarang di akhir masa jabatan mengembuskan isu pencaplokan. Bagi orang paham, ini lawakan garing yang ga lucu.”
