Komparatif.ID, Delhi— Pemerintah India telah memberlakukan undang-undang darurat untuk memblokir film dokumenter BBC, yang melibatkan peran Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat pada 2002 silam.
Kontroversi meletus di India sejak episode pertama dari program dua bagian berjudul; India: The Modi Question. Episode pertama melacak kenaikan pangkat Modi di antara jajaran lain di partai Bharatiya Janata, lalu ditunjuk sebagai Menteri Utama Gujarat.
Dalam film dokumenter itu, BBC menemukan memo yang menunjukkan bahwa tindakan Modi pada saat itu dikritik oleh diplomat barat dan pemerintah Inggris, termasuk dalam laporan pemerintah yang menemukan bahwa kerusuhan tersebut memiliki “semua tanda pembersihan etnis”.
Sejak beberapa dekade terakhir, PM Modi dituduh memiliki keterlibatan dalam kekerasan yang terjadi selama Kerusuhan Gujarat. Kejadian itu pecah setelah 59 peziarah Hindu tewas di kereta api yang dibakar, dan masyarakat muslim di negara bagian tersebut ditunjuk sebagai dalang.
Dilaporkan hampir 1.000 Muslim tewas dalam kekerasan di seluruh negara bagian Gujarat. Polisi dituduh tidak melakukan langkah preventif konkrit, dan Modi tidak berbuat cukup untuk melindungi komunitas minoritas dari massa Hindu, dan bahkan secara diam-diam mendukung ekstrimis Hindu.
Namun Modi membantah tuduhan bahwa dia gagal menghentikan kerusuhan tersebut, lalu pada 2013 panel Mahkamah Agung menghentikan perkara, dan mengatakan tidak ada cukup bukti untuk menuntut politikus Partai Bharatiya Janata itu.
Episode pertama dokumenter tersebut disiarkan di Inggris pada Selasa (16/1/2023) pekan lalu. Namun dokumenter yang tersedia eksklusif untuk kawasan UK di iPlayer BBC secara resmi belum tayang di India, namun kontennya –termasuk klip video yang tidak sah, telah beredar luas di media sosial.
Dokumenter produksi BBC itu memicu tanggapan keras dari pemerintah Modi, yang menggambarkan film tersebut sebagai “karya propaganda yang dirancang untuk mendorong didiskreditkan narasi tertentu”.
“Bias dan kurangnya objektivitas serta pola pikir kolonial yang terus terang terlihat jelas,” kata Arindam Bagchi, juru bicara Kementerian Luar Negeri dalam siaran pers resmi mereka.
Kementerian Informasi dan Penyiaran India mengeluarkan arahan yang melarang klip apa pun dari episode tersebut dibagikan berdasarkan undang-undang yang diperkenalkan pada tahun 2021 yang memungkinkan “pemblokiran informasi dalam keadaan darurat”.
Kanchan Gupta, penasihat di kementerian, mengatakan pemerintah telah memerintahkan Twitter dan YouTube untuk menghapus lusinan akun yang telah menayangkan klip dokumenter Modi dengan alasan bahwa hal itu “merusak kedaulatan dan integritas India” dan “membuat tuduhan yang tidak berdasar”.
“Video yang membagikan propaganda bermusuhan BBC World dan sampah anti-India, disamarkan sebagai ‘film dokumenter’ di YouTube, dan tweet yang membagikan tautan ke dokumenter BBC telah diblokir berdasarkan undang-undang dan aturan kedaulatan India,” kata Gupta dalam sebuah tweet.
Baca juga: Jembatan Runtuh di India: Korban Meninggal Meningkat Menjadi 141
Film Dokumenter BBC Dikritik
Menlansir The Guardian, film dokumenter itu juga dikritik dalam pernyataan bersama oleh lebih dari 300 mantan hakim, birokrat, dan tokoh terkemuka yang menuduh BBC mendorong agenda imperialis Inggris dan “menetapkan dirinya sebagai hakim dan juri untuk membangkitkan kembali ketegangan Hindu-Muslim”.
Situasi juga memanas di Inggris, anggota parlemen dari Partai Buruh Imran Hussain menantang perdana menteri, Rishi Sunak, atas dugaan pengetahuan Pemerintah Inggris tentang peran Modi selama kekerasan Gujarat 2002.
BBC sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa film dokumenternya telah diteliti secara ketat sesuai standar editorial.
Keputusan untuk memblokir film dokumenter tersebut muncul di tengah kondisi yang semakin menantang bagi media, dan kebebasan pers di bawah pemerintahan Modi. Tahun lalu, India merosot delapan peringkat dalam indeks kebebasan pers menjadi 150 dari 180 negara, terburuk dalam sejarah.
Larangan penayangan film dokumenter BBC ditanggapi dengan kemarahan oleh politisi oposisi. Oposisi menuduh pemerintah Modi melakukan penyensoran di negara demokrasi.
Mahua Moitra, seorang anggota parlemen partai oposisi Kongres Trinamool, men-tweet “Memalukan bahwa kaisar dan anggota istana dari negara demokrasi terbesar di dunia merasa tidak percaya diri. Maaf, negara demokrasi terbesar di dunia tidak menerima penyensoran.”
Asaduddin Owaisi, presiden partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, mempertanyakan mengapa film dokumenter tentang Modi diblokir, sementara film mendatang lainnya yang memuja pembunuh Gandhi, Nathuram Godse, dirilis tanpa tantangan.
Sumber: BBC, The Guardian, Kemenlu India.
