Komparatif.ID, New Delhi—Pemerintah India hapus pajak untuk warga berpenghasilan Rp241 juta per tahun. Sebagai langkah pertama, pemerintah mengurangi pajak penghasilan (PPh) terhadap warga negaranya. Langkah ini diambil demi membantu rakyat miskin, pemuda, petani, dan perempuan.
Dikutip dari Aljazeera, Perdana Menteri India Narendra Modi, Sabtu (1/2/2025) dalam pengumumannya mengatakan India hapus pajak penghasilan terhadap warga kelas menengah, supaya rakyat dapat memegang uang lebih banyak.
Baca: Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
Pengurangan pajak terhadap warga kelas menengah supaya uang yang berhasil dikumpulkan dengan susah payah oleh rakyat kecil, dapat dinikmati seutuhnya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi.
Pemerintah India percaya, di tengah semakin melambatnya perekonomian India, rakyat kecil yang jumlahnya sangat banyak, harus diselamatkan.
“Ekonomi India sedang sangat melambat. Infasi tinggi dan kekurangan investasi swasta. Biaya hidup rakyat India sangat tinggi. Dengan keringanan pajak, dapat mengatasi persoalan ekonomi yang membebani warga,” kata Narendra Modi.
Saat ini pendapatan per kapita rakyat India Rp 43,9 juta untuk 1,4 miliar warganya. 1/3 penduduk India masih berada dalam kategori kelas menengah.
Selain memberikan keringanan pajak kepada kelas menengah, Pemerintah India juga akan meningkatkan pertanian dan manufaktur demi memacu pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ke depan, warga dengan penghasilan Rp241 juta per tahun, tidak perlu lagi membayar pajak apa pun.
“Pemerintah India hapus pajak untuk warga yang berpenghasilan di ambang batas tertentu,” kata Narendra.
Dengan pengurangan pajak dan penghapusan pajak pada kelas bawah, Pemerintah India akan mengalami kerugian mencapai 1 triliun rupee per tahun, atau setara Rp188,7 triliun, berdasarkan kurs hari ini.
Namun, Pemerintah India telah memikirkan solusinya. Untuk menyeimbangkan pendapatan pajak penghasilan yang hilang, India akan menaikkan belanja modal menjadi 11,21 triliun rupee atau sekitar Rp 2.107 triliun pada tahun anggaran 2025-2026.
Sumber: Aljazeera, Reuters, Kompas.
