Komparatif.ID, Kolombo— Dana Moneter Internasional (IMF) telah melaporkan pembicaraan konstruktif dengan pihak berwenang Sri Lanka, meningkatkan harapan untuk dapat segera memberikan persetujuan awal terkait proses fasilitas kredit agar meringankan arus kas negara. Sri Lanka saat ini sedang berjuang untuk membayar biaya impor akibat krisis keuangan.
“Diskusi akan berlanjut secara virtual dengan maksud untuk mencapai kesepakatan tingkat staf tentang pengaturan EFF dalam waktu dekat,” kata IMF pada Kamis (30/6) setelah pertemuan panjang dari 20-30 Juni di Kolombo.
Kesepakatan Staff-Level tidak hanya harus mendapatkan persetujuan akhir oleh dewan eksekutif IMF, namun juga harus mendapatkan lampu hijau dari kreditur Sri Lanka. Persetujuan ini diperkirakan tidak akan turun dalam waktu dekat.
Mayoritas pemberi pinjaman yang berbasis di Washington mengatakan, Sri Lanka perlu mengurangi utang yang ada ke tingkat “berkelanjutan” sebelum dapat menerima bantuan jenis apa pun.
“Karena utang publik dinilai tidak berkelanjutan, persetujuan Dewan Eksekutif akan membutuhkan jaminan pembiayaan yang memadai dari kreditur Sri Lanka, bahwa keberlanjutan utang akan dipulihkan,” kata IMF.
Analis mengatakan restrukturisasi utang akan menjadi proses yang berlarut-larut , bahkan setelah kesepakatan staff-level di IMF.
Krisis keuangan terburuk dalam beberapa dekade terakhir dialami oleh negara berpenduduk 22 juta orang itu. Sri Lanka gagal membayar beberapa utang luar negeri dan membutuhkan setidaknya 6 miliar USD dalam beberapa bulan mendatang untuk menstabilkan keuangan negara, yang hancur karena salah langkah mengabil kebijakan selama bertahun-tahun, lalu diperparah saat pandemi COVID-19 melanda.
Dengan sedikit uang yang tersedia untuk impor, negara ini memiliki cadangan bahan bakar dalam negeri yang sangat rendah. Pemerintah pada hari Selasa lalu membatasi alokasi bahan bakar hanya untuk layanan penting, seperti kereta api, bus dan sektor kesehatan untuk waktu operasi dua minggu mendatang.
IMF mengatakan defisit fiskal yang tinggi harus dikurangi sambil memastikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat miskin dan rentan. Karena pendapatan lemah, reformasi pajak yang luas sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.
“Pernyataan itu menunjukkan kesepakatan staff-level akan segera datang, dan dapat mengaktifkan pemberi pinjaman bilateral dan multilateral untuk melihat Sri Lanka secara positif,” kata Udeeshan Jonas, kepala strategi di perusahaan riset ekuitas CAL.
“Dukungan IMF akan membantu Sri Lanka mendapatkan komitmen dari kreditur. Pemerintah telah membuat banyak kemajuan dalam hal-hal yang secara umum seharusnya mendukung kesepakatan tingkat staf IMF,” tambahnya.
Kolombo telah mengambil langkah-langkah untuk menaikkan pajak, menjual aset negara, dan berjanji untuk memangkas pengeluaran. IMF mengatakan tantangan lain yang perlu ditangani termasuk menahan kenaikan inflasi, mengatasi tekanan neraca pembayaran yang parah, mengurangi kerentanan negara terhadap korupsi dan melakukan reformasi peningkatan pertumbuhan.
