Komparatif.ID, Banda Aceh—Wakil Ketua DPRA Hendra Budian,S.H, Kamis (9/6/2022) menyurati Gubernur Aceh, meminta agar biaya operasional (BO) Imum Mukim ditingkatkan. Anggaran yang selama ini disediakan untuk mukim tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Hendra Budian menyebutkan surat yang ia tujukan kepada Gubernur Aceh, merupakan hasil reses II tahun 2022, dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat. Reses merupakan kegiatan rutin anggota DPR yang dilakukan di daerah pemilihan masing-masing.
“Pada pertemuan dengan imum mukim di Bener Meriah, saya mendapatkan banyak masukan, curhatan, dan harapan. Mereka menyampaikan hal-hal yang diharapkan dapat saya temukan jalan keluarnya,” ujar politisi Partai Golkar dari dapil IV.
Dalam bincang dengan imum mukim, Hendra juga mendapatkan informasi bila BO para imum mukim belum dicairkan sejak tahun 2021 hingga saat ini.
“Ketua Forum Mukim Kabupaten Bener Meriah, Jemali M mengeluhkan kondisi itu. Termasuk kecilnya anggaran BO, tidak sepadan dengan beban yang mereka pikul,” kata Hendra.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, mantan aktivis 98 itu menyurati Gubernur Aceh dengan Nomor Surat 168/1278, tanggal 8 Juni 2022 terkait persoalan BOP kepala mukim. Dalam surat tersebut, Hendra meminta agar Gubernur Aceh segera melakukan segala upaya untuk dapat mencairkan BOP imum mukim yang sampai saat ini belum dicairkan. Kemudian, Ia juga meminta adanya perubahan Peraturan Gubernur Aceh yang menyangkut dengan besaran BOP imum mukim supaya lebih layak dari sebelumnya.
Selain keluhan terkait operasional lembaga adat tersebut, pertemuan juga membicarakan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, tahun anggaran 2023 mendatang akan berkurang menjadi 1 % dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Pertemuan tersebut menyepakati akan bersama-sama mengadvokasi untuk memperpanjang otsus Aceh.
Mantan Direktur Eksekutif Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) tersebut berharap agar forum mukim yang mewakili lembaga adat dan juga menjadi representasi dari masyarakat untuk bersama berjuang mengadvokasi perpanjangan otsus Aceh. Ia berharap agar Forum Mukim Bener Meriah menjadi pelopor utama dalam mengadvokasi perpanjangan otsus Aceh. (*)
