Komparatif.ID, Sigli— Ribuan guru honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pidie menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dan Kantor Bupati Pidie pada Senin (13/1/2025).
Aksi protes untuk menuntut kepastian status dan masa depan honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi namun masih belum mendapatkan kejelasan mengenai pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mereka menuntut agar pemerintah segera memberikan kepastian atas status dan masa depan mereka yang selama bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan.
Aksi demo guru honorer yang hadir dalam aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan Polres Pidie dan Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka bertemu langsung Penjabat (Pj) Bupati Pidie, Drs. Samsul Azhar, serta Pj Sekretaris Daerah Pidie, Jufrizal, di ruang kerja Pj Bupati.
Kepada Samsul Azhar, para guru honorer mengatakan tanpa kejelasan status, masa depan mereka menjadi tidak terjamin. Ketidakpastian ini, menurut mereka, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi tetapi juga berpengaruh pada kualitas pendidikan yang mereka berikan.
Baca juga: Dayah Al-Munawwarah Pidie Jaya Terancam Amblas ke Sungai
Para guru honorer mengaku kecewa karena pengabdian mereka selama bertahun-tahun, bahkan hingga 15 hingga 20 tahun, tidak kunjung diikuti dengan kepastian pengangkatan sebagai ASN atau PPPK.
Sebagian dari mereka juga mengeluhkan hasil seleksi PPPK tidak lulus seleksi penuh waktu meski sudah mengikuti prosedur. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk mengusulkan agar mereka dapat diangkat sebagai PPPK penuh waktu pada 2025.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pj Bupati Pidie Samsul Azhar mengatakan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para guru honorer ke pemerintah pusat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses penerimaan PPPK atau ASN harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Samsul Azhar, jika semua tuntutan tersebut dipenuhi tanpa perencanaan matang, hal itu dapat menjadi permasalahan besar di masa depan. Meski begitu, ia berjanji Pemkab Pidie akan terus mengupayakan solusi terbaik bagi para tenaga honorer.
“Penerimaan PNS atau PPPK harus berpedoman juga keuangan daerah, jika semua ini selesaikan dengan sesuai keinginan mereka, maka ini sudah menjadi bom waktu,” kata Samsul Azhar.
Setelah mendengar penjelasan dari Pj Bupati Pidie, para demonstran akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka meninggalkan pesan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan perjuangan mereka dan segera mengambil langkah konkret untuk mengangkat status mereka sebagai PPPK atau ASN.
