Komparatif.ID, Bireuen— Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen mengecam tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, dan istrinya Nyonya Trisna Jatmiko.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir menilai kasus ini merupakan tamparan keras bagi citra institusi kepolisian. Kepercayaan publik terhadap kepolisian, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, terancam runtuh akibat dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
“Gerakan Anti Korupsi Bireuen menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan oleh Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, dan istrinya,” ujar Murni di Bireuen pada Selasa (18/2/2025).
Karena itu, GeRAK Bireuen menuntut agar proses hukum terhadap kasus ini dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Baca juga: Kasus Kapolres Bireuen dan Istri Akan Dilimpahkan Ke Propam Polri
“Kami menilai bahwa kasus ini merupakan tamparan keras bagi citra institusi kepolisian di Bireuen. Kami menuntut agar proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” lanjutnya.
Murni M. Nasir menegaskan pentingnya kepekaan publik dalam mengawal perkembangan kasus ini agar tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan fakta atau melindungi mereka yang terlibat.
Baca juga: Kapolres Bireuen Jatmiko Dilaporkan Gemar Pungli & Memeras
GeRAK Bireuen mendesak Polda Aceh untuk segera mengungkap fakta-fakta yang ada dan menindak tegas setiap oknum yang terbukti bersalah, tanpa pandang bulu.
Proses hukum yang adil dan bebas dari tekanan dinilai sebagai kunci utama untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya di Bireuen.
Selain mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, GeRAK Bireuen juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dan aktif dalam melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi di lingkungan Polres Bireuen.
“Kami mendesak pihak Polda Aceh untuk segera mengungkap fakta-fakta yang ada dan menindak tegas setiap oknum yang terlibat, tanpa pandang bulu. Proses hukum yang adil dan tanpa tekanan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” imbuhnya.
