Komparatif.ID, Bireuen—Entah di mana persoalannya, namun yang pasti gaji PNS Bireuen terlambat dibayar hingga belasan hari. Sampai saat ini, Kamis (18/1/2024) Pemerintah Bireuen sedang membayar secara bertahap upah kerja PNS Bireuen yang sejak seminggu lalu kelimpungan menutupi belanja keluarga.
Mun (46) PNS di lingkungan Kantor Bupati Bireuen, menyebutkan kondisi saat ini benar-benar aneh. Pj Bupati Bireuen Auli Sofyan,P.hD, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKKD)Kabupaten Bireuen Mawardi, sepertinya tidak melakukan apa pun demi menjaga stabilitas ekonomi PNS Bireuen.
Mun mengatakan salah satu persoalan yang dijadikan kambing hitam yaitu keterlambatan pengesahan APBK 2024. Akan tetapi itu hanya sekadar bentuk buang badan atas ketidakseriusan bekerja.
“Keterlambatan pembayaran gaji PNS hingga belasan hari, merupakan preseden buruk bagi kinerja Pemkab Bireuen. Karena hanya di Bireuen keterlambatan pembayaran nyaris memasuki hari ke-20,” katanya.
Baca: Derita PNS Bireuen, Gaji Terlambat, Keluarga Melarat
Menurut data kasar yang dipegang Mun, jumlah PNS Bireuen sebanyak 8.500 orang. Secara umum telah menikah. Pukul rata, tiap PNS menanggung empat manusia lainnya. Maka total manusia yang terdampak langsung dari keterlambatan pembayaran gaji yaitu 34.000 jiwa.
Dampak tidak langsung tentu lebih luas lagi. Tatkala gaji pegawai negeri tidak cair, maka perekonomian lesu. Pasar-pasar terlihat lebih sepi ketimbang saat gaji PNS tidak mengalami kendala.
“Beberapa hari ini, khususnya bulan ini, tingkat penjualan menurun. Sangat terasa,” sebut seorang penggalas ikan di Pasar Induk Bireuen.
Demikian juga pengakuan beberapa pedagang bahan kebutuhan pokok yang dihubungi Komparatif.ID, Rabu (17/1/2024). “Sepi pembeli. Konsumen yang datang, juga mengurangi belanjaan. Katanya belum masuk gaji. Mungkin PNS ya?” terang seorang pedagang sembako di Pajak Bireuen.
Lalu mengapa pembayaran gaji bisa terlambat. Kepala BPKKD Bireuen Mawardi, yang dihubungi Komparatif.ID, Kamis (18/1/2024) tanpa menjawab mengapa terlambat, menerangkan bila gaji PNS sudah mulai dapat dicairkan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mengajukan. Mawardi juga menjelaskan, saat ini dirinya sedang dalam masa cuti.
Sebelumnya, kepada acehekspress.com, Selasa (9/1/2024) Mawardi mengatakan bila keterlambatan pembayaran tersebut karena keterlambatan pengesahan RAPBK 2024.
Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRK Bireuen Yufaidir, yang juga Ketua Komisi IV menerangkan bila persoalan tersebut tidak perlu terjadi, andaikan Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan dapat membangun sinergitas dengan DPRK. Kendala utama Aulia Sofyan, tidak konsisten dalam membangun komunikasi.
“Saya sudah jauh-jauh hari mengingatkan tentang hal yang terjadi saat ini. Tapi jangankan mengajak duduk bersama, telepon saja susah kali dia angkat. Pesan WA hanya dibalas dengan emoticon,” sebut Yudaidir.
Perihal keterlambatan pengesahan RAPBK—bila benar demikian—tidak menjadi persoalan. Karena gaji PNS merupakan anggaran yang telah pasti dan dikirim secara rutin oleh Pemerintah Pusat.
“Kalau itu alasannya. Tapi kan tidak demikian. RAPBK 2024 sudah tuntas kami bahas,” sebut Yudaidir yang pernah menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim.
Soal keterlambatan bayar gaji PNS Bireuen, bukanlah isu pertama tentang kepemimpinan Aulia Sofyan yang dianggap lemah. Sebelumnya komitmennya akan mengawal dana desa supaya tidak menjadi bulan-bulanan mafia bimtek, juga gagal total. Protes publik tidak digubris. Bahkan sejak awal tahun 2024, bimtek menggunakan dana desa kembali digelar oleh lembaga pelatihan yang berkantor di Sumatra Utara.
Seorang kepala dinas mengatakan Aulia Sofyan tidak punya sikap yang jelas. Seringkali melemparkan masalah kepada anak buah. “Coba konfirmasi masalah ini kepada Pj Bupati. Nanti pasti dia akan balas WA “konfirmasi ke kadis saja.” Padahal di tempat lain saya diwajibkan mematuhi dia,” sebut seorang kadis beberapa waktu lalu saat Komparatif.ID menanyakan sebuah persoalan.
Benar saja, tatkala Komparatif.ID melakukan konfirmasi, jawaban yang diberikan Aulia Sofyan persis sama.
Kritik terbaru soal mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bireuen. Ulya Zakiyah, seorang PNS Bireuen melapor PJ Aulia ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, karena telah melakukan tindakan tak patut terhadap dirinya. Bukan apa -apa, karena alasan bahwa dirinya belum sarjana strata satu, posisinya diturunkan dua tingkat.
PNS Bireuen itu mengaku sangat dirugikan. Karena dia telah membangun karir cukup lama. Ia telah bekerja dalam jabatan kasubag sejak 2015. Kemudian diangkat menjadi kasie, dan kemudian kabid. April 2024 dia akan naik pangkat dari III-D menjadi golongan IV-A. kenaikan pangkat karena dirinya dalam jabatan.
Sebelum dimutasi sebagai Kepala Sub Tata Usaha UPTD Puskeswan Jeumpa dengan eselon IV-b, PNS Bireuen tersebut merupakan Kabid Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Eselon III-b).
Dia memilih melawan, bukan tak siap dipindahkan. Tapi kalau diperlakukan tak adil dan sewenang-wenang, perempuan itu tidak terima. Apalagi alasannya karena gelar pendidikan. “kalau soal gelar, seharusnya jauh hari diberitahu, supaya saya bisa menyelesaikannnya. Bukan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba, ini kesewenang-wenangan,” sebutnya kepada wartawan, tatkala mengadukan Aulia Sofyan ke Ombudsman, 15 Januari 2024.
Muntasir (47) warga Bireuen yang mengikuti perkembangan pemerintahan, menyebutkan, ketidakjelasan roda kepemimpinan di Bireuen telah berlangsung lama. Seperti fenomena gunung es. Hanya saja tak ada yang berani speak up. Akhirnya, setelah terlambatnya pembayaran gaji PNS, barulah borok-borok lainnya mulai dibahas satu persatu.
“Bom waktu hampir meletup. Aulia Sofyan tak bisa terlalu lama bermain petak umpet. Pilihan hanya satu, perbaiki kinerja, atau kembali ke Jakarta. Jangan gara-gara dia sibuk menyembelih kuman untuk disajikan kepada gajah, membawa malapetaka kepada Bireuen,” kata Muntasir.
Ini mencerminkan tidak sesuai dengan kriteria pemimpin, apalagi kita lihat yang duduk pejabat Bireuen karena orang dalam dan masuk karena uang. Jangan jadikan orang bodoh dan hanya ingin uang serta kekuasaan untuk duduk menjadi pemimpin Bireuen. Kita dengar P3K juga banyak dari titipan PJ Bupati Bireuen. Apalagi banyak guru dari P3K yang dulu tidak honor, malah bisa ada nama di dapodik dan bisa menjadi Pegawai Kontrak di Kabupaten Bireuen. Masyarakat Bireuen jelas berkata, Pak Aulia tidak bisa bekerja.