Komparatif.ID, Jakarta— Anggota DPRA Komisi V yang dipimpin M Rizal Falevi Kirani bertemu Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (15/11/2023). Pertemuan tersebut membahas anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut tahun 2024.
Rizal Falevi meminta Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terkait anggaran PON di Aceh. Ia menyadari kondisi keuangan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON.
Politisi PNA ini mencontohkan tuan rumah-tuan rumah PON sebelumnya yang mendapatkan kucuran dana, sehingga mampu membangun fasilitas baru, tidak sekadar rehab semata.
“Kami ingin bukan hanya melakukan rehabilitasi, tetapi juga membangun fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah. Di beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah, mereka membangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA,” tambahnya.
Rizal Falevi berharap PON di Aceh dapat meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pembangunan fasilitas yang dapat menjadi warisan sejarah bagi masyarakat Aceh dan meningkatkan prestasi olahraga daerah.
Baca juga: Ketua DPRA Surati Forbes, Minta Presiden Evaluasi Kinerja Achmad Marzuki
Menanggapi proposal pembagian dana penyelenggaraan PON, Komisi V DPRA menekankan agar tidak ada pembagian beban dana penyelenggaran setengah-setengah antara dana Pusat dan Aceh.
Komisi V menegaskan 80 persen dana pembangunan dan rehab fasilitas hingga penyelenggaran harus dipikul oleh APBN, sementara provinsi hanya mampu memberikan sekitar 20 persen yang bersumber dari APBA.
“Kami berharap tidak ada pembagian dana yang setengah-setengah. Sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh APBN,” tegas Ketua Komisi V DPRA.
Anggota Komisi X DPR RI asal Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan turut kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh. Namun ia juga paham kondisi keuangan negara sedang seret dan tengah menghadapi pembayaran utang dan lainnya.
“Kami memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi pembayaran utang dan lainnya. Namun, kami kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh. Sulit menyalahkan pihak mana yang salah karena penundaan dari pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya,” ujarnya.
Illiza juga menyoroti kendala anggaran yang dihadapi oleh Aceh, terutama dalam menyelenggarakan PON yang membutuhkan infrastruktur olahraga yang memadai. Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung.
Sebagai anggota DPR RI, Illiza menekankan peran mereka terbatas pada pengawasan dan alokasi anggaran, bukan sebagai pelaksana. Ia berharap Pemerintah Aceh harus ikut melobi Pusat secara intensif guna mendapatkan alokasi dana yang lebih besar.
“Kami berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA,” tutupnya.
