Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi Batalkan Gugatan ke MK

Komparatif.ID, Banda Aceh— Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah-M. Fadhil Rahmi membatalkan rencana menggugat hasil Pilkada Aceh 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami memutuskan untuk tidak meneruskan gugatan ke MK dengan pertimbangan untuk mencegah polarisasi berkepanjangan serta untuk meredakan ketegangan politik dan psikologis di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sangat kami cintai,” ungkap Bustami dalam pernyataan tertulis yang diterima Komparatif.ID, Rabu (11/12/2024).

Bustami menjelaskan pilihan tersebut diambil usai menerima masukan berbagai pihak, termasuk partai pendukung, ulama, tokoh nasional asal Aceh, tim sukses, keluarga, cendekiawan, hingga generasi muda.

Meski begitu, Bustami mengatakan adanya indikasi kejadian yang mencederai kualitas Pilkada Aceh secara terstruktur, sistematis dan masif. 

Hal itu menurutnya merusak proses demokrasi yang seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani.

“Kondisi ini sesungguhnya telah mencederai makna dari demokrasi karena hak-hak rakyat untuk dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya,” lanjutnya.

Bustami dan Fadhil Rahmi juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Aceh yang telah memberikan dukungan dan harapan besar selama proses Pilkada. 

Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada jajaran partai politik pengusung, para relawan yang telah bekerja keras di seluruh pelosok Aceh, dan semua elemen masyarakat yang turut berjuang bersama mereka. 

Baca juga: Bustami Hamzah: Perjuangan Belum Berakhir! 

Bustami Hamzah menegaskan keputusan untuk tidak menggugat hasil Pilkada Aceh ke MK bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari semangat baru untuk terus berkontribusi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh rakyat Aceh.

Berikut poin-poin lengkap pernyataan resmi Bustami Hamzah-M. Fadhil Rahmi:

1. Rangkaian pemilihan kepala daerah dalam Pilkada Provinsi Aceh tahun 2024, masyarakat luas merasakan dan menemukan indikasi kuat yang mencederai kualitas Pilkada itu sendiri.
2. Kondisi ini sesungguhnya telah mencederai makna dari demokrasi karena hak-hak rakyat untuk dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya -ada indikasi yang kuat- telah diganggu oleh pihak-pihak tertentu dan dengan cara-cara tertentu yang terstruktur, sistematis dan masif.
3. Berlandaskan dari kondisi tersebut, sangat mungkin hal itu menjadi objek sengketa Pilkada untuk dapat diteruskan untuk menjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, setelah kami beristikharah, serta menerima berbagai masukan dan saran dari partai pengusung/pendukung, ulama, tokoh-tokoh nasional asal Aceh, timses, keluarga, cendekiawan, kalangan milenial dan berbagai elemen masyarakat Aceh lainnya: Kami memutuskan untuk tidak meneruskan gugatan ini ke MK dengan pertimbangan untuk mencegah polarisasi berkepanjangan serta untuk meredakan ketegangan politik dan psikologis di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sangat kami cintai.
4. Kami sejak awal tidak pernah mengedepankan kepentingan kelompok tetapi kami selalu menempatkan kemaslahatan dan kepentingan seluruh rakyat Aceh di atas semua kepentingan yang lain.
5. Untuk itu, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Aceh yang telah memberikan dukungan suara yang signifikan dan harapan yang besar kepada kami. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada segenap jajaran partai politik pengusung/pendukung serta para relawan di seluruh pelosok Aceh yang telah bekerja keras selama proses Pilkada 2024. Hanya Allah SWT yang sanggup membalasnya.
6. Bagi kami perjuangan harapan baru untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh rakyat Aceh tidak akan pernah berhenti selama hayat dikandung badan. Semua kita paham bahwa proses Pilkada hanya salah satu cara perjuangan untuk mencapai cita-cita kita semua. InsyaAllah semangat perjuangan ini akan terus berlanjut.