Komparatif.ID, Banda Aceh— Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menangkap Mujiono (42), terpidana DPO kasus perdagangan imigran etnis Rohingya di Kampung Tendean, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Asisten Intelijen Kejati Aceh, Mukhzan, sebelum akhirnya Mujiono diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk menjalani eksekusi hukuman.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Ali Rasab Lubis menjelaskan Mujiono terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang setelah kepergok membawa 20 imigran etnis Rohingya dari tempat penampungan di eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe menuju Tanjung Balai, Sumatera Utara, menggunakan minibus.
“Terpidana ditangkap di Kampung Tandean, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,” ungkap Ali Rasab, Sabtu (15/2/2025).
Pria asal Alue Itam, Indra Makmu, Aceh Timur itu tergoda imbalan yang ditawarkan bila bisa menyulundupkan imigran Rohingya. Namun, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Mujiono sempat dinyatakan bebas dari segala dakwaan.
Putusan bebas tersebut tidak diterima oleh jaksa penuntut umum (JPU), yang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Baca juga: 4 WN Myanmar Jadi Tersangka Penyelundupan Rohingya di Aceh Timur
Hasilnya, MA mengabulkan kasasi tersebut dan menjatuhkan vonis kepada Mujiono dengan hukuman tiga tahun penjara serta denda sebesar Rp120 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka ia harus menjalani tambahan hukuman tiga bulan kurungan.
Namun, ketika hendak dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung, Mujiono memilih untuk melarikan diri dan terus berpindah-pindah tempat demi menghindari jerat hukum. Akibatnya, sejak Januari 2024, ia resmi dimasukkan dalam daftar buronan.
Kejati Aceh juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait keberadaan DPO atau buronan yang masih berkeliaran. Ia juga menegaskan tidak ada tempat yang aman bagi para buronan dan mengimbau mereka untuk segera menyerahkan diri.
“Kami juga mengingatkan kepada seluruh buronan untuk segera menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada tempat bagi DPO atau buronan dan hukum harus tetap ditegakkan,” pungkas Ali Rasab.
