Komparatif.ID, Jakarta— Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) peringatkan influencer dan content creator untuk memverifikasi informasi terkait kosmetik bermasalah sebelum disebar kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala BPOM RI Taruna Ikrar pada dialog interaktif bersama influencer di Jakarta, Jumat (17/1/2025). Ia meminta influencer untuk melaporkan temuan kosmetik bermasalah ke BPOM sebelum diposting ke media sosial atau diumumkan ke publik
“Kita tetap ingin mewadahi teman-teman influencer. Kami mengapresiasi jika mereka melakukan penelitian, tetapi mohon sebelum diumumkan ke publik, sampaikan dahulu kepada kami. Hal ini penting agar kami bisa menindaklanjuti dengan langkah yang tepat,” ujarnya.
Taruna menegaskan BPOM tetap membuka ruang bagi para influencer yang ingin berkontribusi dalam memberikan informasi kepada publik. Namun, ia mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan terverifikasi.
Baca juga: Oplos Kosmetik, Seorang Perempuan Aceh Utara Raup Untung 300 Juta
Menurutnya, pengumuman asal-asalan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas resmi dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ia mencontohkan kasus di mana seorang dokter atau influencer mengumumkan hasil temuan kosmetik yang belum terverifikasi secara resmi.
“Jika seorang dokter atau influencer menemukan sesuatu dan langsung mengumumkannya, ada dua konsekuensi besar yang mungkin terjadi. Pertama, mereka bisa dituntut oleh pihak brand yang merasa dirugikan karena itu di luar kewenangan mereka. Kedua, ada potensi konflik kepentingan yang dapat memperburuk situasi,” lanjutnya.
Menurut Taruna, kerugian tersebut tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup nama baik. Ia menegaskan, tindakan demikian dapat memicu konflik antarindividu atau pihak yang akhirnya melibatkan penegak hukum.
“Saya tidak rela teman-teman influencer ini harus berurusan dengan polisi hanya karena masalah laporan yang sebenarnya bisa dicegah,” tegasnya.
Taruna menekankan, BPOM adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengumumkan hasil pengujian laboratorium terkait keamanan produk. Hal ini bertujuan untuk melindungi semua pihak, termasuk influencer, dari dampak hukum dan konflik kepentingan.
“Kenapa sebaiknya BPOM yang mengumumkan? Karena kami ingin melindungi teman-teman influencer. Jika BPOM yang melaporkan, maka prosesnya akan lebih terarah dan terhindar dari masalah hukum,” paparnya.
Ia menambahkan, BPOM tidak menghalangi para influencer untuk berekspresi atau menunjukkan kemampuan mereka.
Sebaliknya, BPOM mengapresiasi upaya kreatif yang dilakukan, bahkan membuka peluang untuk menjadikan mereka duta dalam kampanye edukasi masyarakat.
“Jika langkah ini dilakukan secara terkoordinasi, kami bisa mengapresiasi dengan menjadikan mereka bagian dari inisiatif kami. Ini adalah bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan,” imbuhnya.
Taruna juga mengingatkan bahwa aturan yang ada tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan, tetapi justru melindungi semua pihak dari potensi kerugian.
“Kami tidak ingin ada pihak yang merasa dirugikan. Proses yang kami tekankan adalah langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami ingin semua pihak, termasuk influencer, tetap merasa aman dalam menyuarakan edukasi kepada masyarakat,” tutupnya.
