Komparatif.ID, Jakarta–Komisi VI DPR-RI sepakat menyetujui penambahan anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) senilai Rp 89,4 miliar. Bila penambahan anggarn tersebut disetujui, maka pagu anggaran tahun 2025 BPKS akan menjadi sebesar Rp 142,9 miliar.
Demkian di antara kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) BPKS dengan Komisi VI DPR RI. RDP yang pimpinan oleh Wakil Ketua Komisi VI Martin Y Manurung dan Aria Bima, berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (10/06/2024).
Wakil Kepala BPKS Abdul Manan didampingi Deputi Umum Suprijal Yusuf kepada wartawan, Rabu (12/06/2024) menjelaskan, persetujuan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025, sebelumnya juga telah disepakati dalam rapat konsinyering yang berlangsung di ruang Istana I Lantai IV, Hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (05/06/2024).
Baca: BPKS [Seharusnya] Bukan Anak Haram Pemerintah Pusat
Dalam rapat konsinyering dan RDP dengan Komisi IV DPR RI, lembaga tersebut awalnya menerima pagu indikatif sebesar Rp53.494.482.000. Pagu indikatif ini berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dengan nomor: S-346/MK.02/2024 dan B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024.
“Maka usulan rancangan anggaran 2025 yang BPKS usulkan berpatokan pada pagu indikatif tersebut,” kata Abdul Manan.
Setelah dalam dua kali rapat bersama Komisi VI, timpal Deputi Umum Suprijal Yusuf, BPKS berhasil meyakinkan pimpinan dan anggota Komisi VI DPR-RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp89,4 miliar lebih.
“Ini baru persetujuan tingkat komisi, dan masih ada tahapan selanjutnya di tingkat Badan Anggaran (Banggar). Bila di Banggar nanti setujui, maka akan diputuskan dalam sidang paripurna. Sehingga kami masih butuh perjuangan di tahap selanjutnya,” ungkap Suprijal Yusuf.
Bila anggaran tambahan ini disetujui, maka Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada tahun 2025 nanti anggarannya akan mencapai sebesar Rp142,9 miliar.
Kalau ini tercapai adalah sebuah kemajuan bagi manajemen baru, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang yang baru, dalam sisi penganggaran mendapatkan penambahan, di tengah tren berkurangnya pagu anggaran BPKS dalam 15 tahun terakhir.
“Ini merupakan arahan dan dorongan penuh dari Pj Gubernur Bustami Hamzah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, sehingga kami berhasil meyakinkan Komisi VI DPR-RI dalam dua rapat tersebut,” ungkap Abdul Manan.
Dijelaskan, anggaran tambahan tersebut akan diperuntukan semuanya pada program pengembangan kawasan strategis, di antaranya untuk penuntasan kegiatan prioritas nasional, dan optimalisasi aset dalam upaya untuk penambahan layanan guna menghasilkan pendapatan BPKS.
RDP ini dilakukan secara bersamaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Masing-masing kementerian/lembaga tersebut dalam RPD itu dipimpin oleh Menteri dan Kepala Badan. Sementara, BPKS sendiri langsung dipimpin oleh Wakil Kepala Abdul Manan yang didampingi oleh Deputi Umum Suprijal Yusuf, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Deputi Komersial dan Investasi Jeliteng Pribadi, Deputi Teknik Pengembangan dan Tataruang Azwar Husein, dan Tim Teknis BPKS lainnya.
