Komparatif.ID, Banda Aceh— Antropolog dan akademis Universitas Malikussaleh Teuku Kemal Fasya menilai Bank Aceh Syariah (BAS) terlalu nyaman di zona sendiri, serta tidak memiliki inovasi untuk catch up dengan perkembangan.
Hal itu diutarakan Teuku Kemal Fasya pada diskusi publik: quo vadis Bank Syariah? yang digelar di Aula Gedung PWI Banda Aceh, Kamis (27/10/2022).
“Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) justru terlihat seperti talibanisasi ekonomi Aceh, BAS mereumpok leumak mabok, nyaman di zona sendiri, serta tidak ada inovasi apa pun,” ujar Kemal Fasya.
Dosen Unimal tersebut mengatakan Bank Aceh Syariah mengalami masalah akut, namun hingga kini tidak ada upaya penanganan oleh manajemen internal.
Terkait ditolaknya dua calon Dirut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia menilai itu merupakan kegagalan Bank Aceh mengajukan SDM internal, dan bukan karena persoalan politis karena dua calon itu diajukan oleh Gubernur Aceh periode sebelumnya.
Kemal Fasya dalam paparannya juga menjelaskan Bank Aceh Syariah mengalami masalah sejak di hulu sistemnya. Kegagalan dua calon yang diajukan merupakan masalah hilir yang dipetik karena amburadulnya penanganan manajemen.
Kemal mengaku gerah melihat BAS, yang seharusnya bergerak secara profesional dan berorientasi profit, malah terlihat seperti “kantor pemerintahan tempat titip anak pensiunan”. Ia berujar buruknya manajemen karena SDM yang mengelola uang masyarakat tidak kompeten.
“Ini bank perkauman, ada titip anak pesiunan, rubbish in rubbish out,” ucap Kemal Fasya.
Kemal Fasya mengatakan bank plat merah tersebut seperti tidak punya struktur capaian jelas. Modal usaha lebih banyak untuk penyaluran konsumtif yang tidak memberi dampak bagi perkembangan ekonomi.
Baca juga: TW II 2022, Bank Aceh Syariah Catat Kinerja Cemerlang
“BAS tidak punya struktur capaian jelas, bahkan kantor utama yang terbakar lima tahun lalu sampai sekarang belum dibangun ulang, memperbaiki citra saja tidak mampu,” ucap dosen Unimal itu.
Terkait solusi, Kemal mengatakan untuk memilih orang di luar BAS atau Aceh yang kompeten dan kredibel untuk memimpin bank plat merah itu.
“Ditolaknya dua calon ini permasalahan hilir karena hulunya sudah rusak, solusinya ambil orang dari luar saja,” tegas Kemal Fasya.
Calon Dirut Bak Aceh Bukan Ditolak, Tapi Tidak Terpilih
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Yusri mengatakan dua kandidat Dirut Bank Aceh yang diajukan BAS bukan ditolak, namun tidak terpilih. Ia ingin meluruskan narasi yang berkembang agar tidak menjadi bola liar.
Yusri menjelaskan dua calon yang diajukan sudah lolos uji integritas dan kompetensi, namun OJK menilai BAS butuh Dirut baru yang extraordinary dan mampu menyelesaikan beragam persoalan yang melilit bak plat merah itu.
“Permasalah di Aceh kritis, BAS butuh sosok extraordinary,” ujar Yusri.Apalagi, sejak industri keuangan konvensional hengkang, Aceh hanya bertumpu pada dua bank; BAS dan BSI. Karena itu OJK sangat berhati-hati untuk memilih Dirut baru.
“Dua calon secara integritas dan kredibilitas bagus, namun tidak cukup baik untuk memimpin BAS yang mengalami banyak masalah,” terang Kepala OJK Aceh.
Yusril mengingatkan, Aceh saat ini pertumbuhan ekonominya dua persen lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Karena itu BAS butuh langkah-langkah tepat dan terukur untuk membantu perkembangan ekonomi daerah.
Terkait calon Dirut dari luar, Yusri mengatakan secara regulasi tidak ada masalah. Pemegang Saham Pengendali (PSP) bebas mengajukan calon dari mana saja. Latar belakang tidak menjadi masalah asal kredibel dan memiliki sertfikat manajemen risiko level lima.
“Secara aturan tidak ada masalah calon dari luar, yang penting memiliki sertifikasi manajemen risiko level lima,” ucap Yusril.
Kadin Aceh: Bank Aceh Syariat Sukar Berikan Modal untuk Investasi
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Aceh Muhammad Iqbal mengatakan pelaku usaha tidak bisa berinvestasi karena tidak ada modal. Pengajuan kredit ke BAS sulit dan lama.
Iqbal juga melihat sektor UMKM Aceh tidak bergerak maju karena kendala yang sama.
“Pelaku usaha tidak bisa melakukan investasi karena tidak ada modal, apalagi sejak Qanun LKS diterapkan, pilihannya menjadi terbatas,” ujar Iqbal.
Anggota DPRA Azhar Abdurahman mengatakan ditolaknya dua calon Dirut Bank Aceh karena alasan politis. Sementara itu, perwakilan Bank Aceh tidak memberikan komentar lebih jauh. Mereka mencatat dan akan melaporkan informasi dalam diskusi tersebut kepada pimpinan mereka.
