Komparatif.ID, Banda Aceh– Azwar Abubakar yang merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ke-15, Rabu (15/2/2023) menyebutkan ada lima alasan mengapa birokrasi di Indonesia harus direformasi. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi ringan dengan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN-Ar-Raniry, Banda Aceh.
Dalam kesempatan tersebut Azwar Abubakar menyebutkan lima hal yang menjadi alasan kuat pentingnya dilakukan reformasi birokrasi yaitu; pertama, birokrasi pemerintahan terlalu gemuk sehingga perlu dilakukan perampingan.
Kedua, terlalu santai dan cenderung tidak kompetitif sehingga perlu diubah dari birokrasi santai ke birokrasi yang kompetitif. Ketiga, mutu pelayanan publik yang cukup rendah. Kadang untuk mengurus sebuah dokumen memerlukan waktu yang lama, padahal semuanya butuh standar pelayanan sehingga semua menjadi terukur.
Baca juga: Taiwan, Harmoni Islam dan Budha di Tengah Kemajuan
Keempat, korupsi, perilaku birokrasi yang korup juga menjadi sebuah alasan yang sangat kuat kenapa birokrasi perlu dilakukan reformasi. Banyak masyarakat harus mengeluarkan uang untuk mengurus dokumen tertentu padahal ada yang tidak perlu dipungut biaya.
Kelima, birokrasi belum berorientasi kepada hasil tetapi lebih kepada menikmati fasilitas. Banyak pejabat publik lebih mengejar kenikmatan jabatan daripada hasil yang dapat mereka berikan kepada publik.
“Kerja aparatur birokrasi tidak terukur dan cenderung tidak membawa manfaat bagi rakyat. Tidak da pola collaborative government dalam melaksanakan pelayanan. Semuanya bekerja sendiri-sendiri,” sebut Azwar Abubakar.
Pada kesempatan itu Azwar berharap UIN Ar-Raniry dan kampus-kampus lainnya menjadi contoh tentang penerapan layanan yang efisien, terukur, dan cepat.
“Oleh karenanya kampus harus memberikan contoh nyata praktik birokrasi yang sehat dan melayani, budaya kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” sebut Azwar Abubakar yang juga mantan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Aceh.
Kegiatan diskusi yang diramu dalam tajuk coffee morning di Balee Seumike FISIP UIN Ar-Raniry, dimoderatori oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Eka Januar.
Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Dr. Muji Mulia dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan visi-misi pemerintah saat ini yang menitik-beratkan pada beberapa program prioritas: pembangunan sumberdaya manusia, penguatan reformasi birokrasi, pelayanan publik serta strukturisasi kelembagaan, maka kampus sebagai leading inovasi harus berperan aktif untuk melahirkan berbagai konsep dan pemikiran tentang model terbaru pelayanan publik.
