Komparatif.ID, Bireuen –Aset Bireuen masih banyak berada di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka sudah sangat lama menguasai aset daerah. Ke depan, aset-aset Bireuen yang selama ini dikelola secara tidak bertanggung jawab, akan ditarik oleh Pemda Bireuen.
Baca: Isu Provinsi ALA Kembali Digemakan Tokoh Gayo
Hal tersebut disampaikan Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T, Rabu (2/4/2025) malam di Meuligoe Bireuen, saat silaturahmi bersama puluhan wartawan.
Bupati Bireuen H. Mukhlis yang didampingi Wakil Bupati Bireuen H. Razuardi Ibrahim, menyebutkan selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bireuen hanya Rp47 miliar per tahun. Pendapatan sebesar itu sangatlah kecil.
Sementara itu, mulai 2028 Aceh tidak lagi mendapatkan alokasi dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat. Maka uang pembangunan yang diterima Bireuen akan semakin kecil.
Dia mengatakan dengan hanya 47 miliar PAD Bireuen, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk membangun daerah.
Minimnya PAD bukan karena Bireuen miskin. Tapi karena banyak sumber pendapatan yang tidak dapat dioptimalkan karena terjadinya kebocoran.
Ia memberi contoh aset Bireuen seperti tanah dan bangunan, banyak yang masih berada di bawah penguasaan oknum masyarakat.
“Di masa pemerintahan kami, aset-aset itu akan dibenahi. Tidak boleh lagi ada pihak yang menikmati keuntungan secara sepihak dan daerah rugi. Aset daerah harus mampu kita optimalkan menjadi sumber PAD,” katanya.
Selain itu pendapatan PDAM Krueng Peusangan selama ini juga tidak masuk dalam kas daerah. Padahal PDAM tersebut merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Bireuen.
“PDAM Krueng Peusangan selama ini tidak menyetorkan pendapatannya untuk daerah. Ke depan saya selaku Bupati Bireuen akan memperbaiki regulasi dan akan membenahi hal-hal yang belum tuntas, supaya pendapatan PDAM Krueng Peusangan bisa masuk sebagai PAD kita, “ sebut Mukhlis.
