Komparatif.ID, Banda Aceh— Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan (AMMPP) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengaudit ulang seluruh program Badan Reintegrasi Aceh (BRA) pada tahun anggaran 2023.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Lapangan (korlap) Syahril Ramadhan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (12/5/2025). Menurutnya, Ketua BRA diduga melakukan pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah fiktif untuk sembilan kelompok eks kombatan dan korban konflik di Aceh Timur.
“Kami mendesak Kejati untuk mengusut tuntas kasus ini, serta mengaudit seluruh program pengadaan barang dan jasa BRA pada tahun 2023,” ujarnya.
Baca juga: Diduga Korupsi, Mahasiswa Minta Ketua BRA Dicopot
Anggaran program tersebut bersumber dari otsus yang dialokasikan dalam Pokir (pokok pikiran) anggota DPRA tahun anggaran 2023 sebesar Rpp 15,7 miliar. ”Pengadaan benih ikan dimanipulasi, ada dugaan korupsi,” lanjut Syahril.
Sebelumnya, puluhan masyarakat dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) serta Universitas Abulyatama yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan (AMMPP) berdemo di Kantor Gubernur Aceh, Senin (13/5/2024). Mereka meminta Pj Gubernur Bustami Hamzah segera mencopot Ketua BRA Suhendri.
Suhendri diduga terjerat kasus korupsi pengadaan budi daya ikan kakap dan pakan rucah senilai Rp15 miliar di Aceh Timur. “Kami minta Pj Gubernur mencopot Ketua BRA dalam waktu satu minggu,” pungkas Syahril.
