Komparatif.ID, Banda Aceh— Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, mengatakan Aceh berpotensi menjadi contoh nasional pembangunan rumah layak huni (RLH) dan penataan kawasan permukiman.
“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi pelajaran nasional dalam menata kota di masa depan. Jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain kawasan harus disiapkan sejak awal,” ujar Fahri Hamzah saat bertemu jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur, Banda Aceh, Kamis (19/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas persoalan serta peluang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Aceh, termasuk usulan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan.
Selain renovasi rumah, ia menyoroti pentingnya renovasi kawasan. Menurutnya, usulan perbaikan kawasan harus datang dari pemerintah daerah karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya merawat kawasan permukiman yang dibangun pascatsunami agar tidak berubah menjadi daerah kumuh. Renovasi dianggap penting demi memastikan kawasan tetap nyaman dan layak huni.
Baca juga: Aceh Jadi Daerah Pertama Hadirkan Rumah Layak Huni di e-Katalog
Pemerintah pusat, menurutnya, menargetkan renovasi dua juta rumah tahun ini—jumlah yang melonjak dari angka sebelumnya, yaitu sekitar 140 ribu unit per tahun. Ia mendorong agar pemerintah daerah, termasuk Aceh, menyatakan kesiapannya untuk menyerap anggaran sebanyak mungkin.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” ujarnya.
Fahri juga menyampaikan anggaran sekitar Rp20 hingga Rp22 miliar disiapkan untuk renovasi kawasan, terutama bagi wilayah pesisir. Namun, ia menekankan bahwa pengusulan harus datang dari daerah yang sudah memiliki rencana teknis matang agar bantuan tersebut benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi lokal.
“Kami siap mendukung. Tapi yang mengusulkan harus siap dengan rencana teknis yang matang. Setiap kawasan akan mendapat anggaran sekitar Rp20–22 miliar. Ini harus menopang ekonomi lokal, apalagi untuk daerah pesisir,” kata Fahri.
Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah menyampaikan meskipun Aceh telah membangun lebih dari 140 ribu unit rumah pascatsunami dengan total dana lebih dari US$ 6,7 miliar, kebutuhan akan RLH tetap mendesak.
Tahun ini, hanya 2.000 unit rumah yang bisa dibangun dari target 3.000 karena keterbatasan anggaran. Selain itu, lebih dari 1.500 mantan kombatan juga belum memiliki rumah layak.
“Tahun ini pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit dari target awal 3.000 karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkim Aznal Zahri mencatat sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit RLH di berbagai kabupaten/kota dengan anggaran lebih dari Rp3,1 triliun.
Program ini menyasar fakir miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu. Untuk tahun ini, anggaran sebesar Rp204 miliar disiapkan guna membangun 2.000 unit , dengan 1.470 calon penerima telah diverifikasi secara terbuka.
Aznal menerangkan Pemerintah Aceh juga mengusulkan pembangunan tambahan 100 ribu unit dalam jangka panjang untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Tahun ini dialokasikan pembangunan 2.000 unit dengan anggaran Rp204 miliar. Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi. Data penerima dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” pungkas Aznal.
